KARAWANG | Mediasinfo.net - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan WARNING AKADEMIS kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang atas tidak optimalnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, dua Organisasi Perangkat Daerah strategis yang bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat serta masa depan pembangunan daerah.

PMII menilai bahwa realisasi anggaran yang hanya berada di kisaran 70 persen pada kedua dinas tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak layak disebut sebagai keberhasilan kebijakan. Dalam perspektif kebijakan publik dan hukum administrasi negara, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian program yang telah direncanakan dan disahkan melalui APBD gagal dijalankan secara efektif, sehingga merugikan masyarakat luas.

Pada sektor pendidikan, rendahnya realisasi anggaran berimplikasi serius terhadap terhambatnya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak, mulai dari kualitas sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, hingga dukungan terhadap tenaga pendidik sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, pada sektor pertanian, PMII menilai persoalannya jauh lebih fundamental. Karawang merupakan lumbung padi nasional dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan posisi strategis tersebut, petani seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan dan perawatan infrastruktur pertanian.

Tidak optimalnya realisasi anggaran Dinas Pertanian berdampak langsung pada mandeknya pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, sarana pascapanen, serta dukungan produksi pertanian. Padahal, infrastruktur pertanian merupakan kunci peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan struktural di Karawang.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Cabang PMII Karawang menegaskan:

“Karawang adalah lumbung padi nasional. Ketika anggaran pertanian tidak direalisasikan secara optimal, maka yang dikorbankan bukan hanya program, tetapi nasib petani dan arah pembangunan daerah. Jika sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar justru diabaikan, maka wajar jika kemiskinan terus direproduksi dari tahun ke tahun.”

Ia menambahkan:

“Pendidikan dan pertanian adalah fondasi. Jika dua sektor ini gagal dikelola secara serius, maka pembangunan Karawang akan berjalan tanpa arah dan hanya melahirkan ketimpangan sosial baru.”

Dalam kerangka good governance, pengelolaan APBD wajib berlandaskan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PMII menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kesalahan teknis dinas semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang mencerminkan lemahnya fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan di tingkat pimpinan daerah.

Atas dasar tersebut, PMII secara tegas memperingatkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan terbuka terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian;

2. Mengambil langkah korektif serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan kelalaian dan kegagalan kinerja;

3. Menjamin keterbukaan data dan informasi realisasi anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sebagai penutup, Ketua Cabang PMII menegaskan komitmen organisasi:

“PMII berkomitmen membangun kota dan merawat desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang berkeadilan. Ketika pendidikan terhambat dan petani terabaikan, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi arah pembangunan itu sendiri. Karawang tidak membutuhkan slogan, melainkan kebijakan yang nyata, berpihak pada rakyat, dan bertanggung jawab secara hukum dan moral.”

PMII menegaskan bahwa WARNING AKADEMIS ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan kontrol demokratis mahasiswa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. (Rul/red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kasus dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan kepada Neni seorang ibu menyusui yang sempat menyita perhatian publik kini memasuki babak pembelaan dalam persidangan pidana di mana penasihat hukumnya Syarif Hidayat, SH membacakan nota pembelaan (pledoi/pleidoi) sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), bertujuan untuk membantah dakwaan, memohon keringanan hukuman, atau bahkan pembebasan dengan menyajikan argumen hukum dan fakta yang meringankan terdakwa. Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, Neni dalam kedudukan sebagai tersangka sempat menjadi tahanan pengadilan negeri Karawang. Kuasa hukum Neni mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan, mengingat tersangka sedang memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan susu ibunya sebagai asupan pokok. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan membebaskan Neni selama persidangan.

" Sidang pembelaan klien kami sodara Neni dengan membacakan nota pembelaan yang intinya pernyataan hukum bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki niat jahat (mensrea) sehingga patut majlis hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan." Ucap Syarif Hidayat kepada mediasinfo.net usai sidang.

Neni didakwa dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) pasal 36 dengan tuntutan hukuman percobaan selama 3 bulan. Neni saat ini tidak ditahan. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Program ketahanan pangan tahun 2025 di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, menunjukkan hasil nyata dengan dilaksanakannya panen raya jagung hibrida. 

Kegiatan yang berlokasi di Dusun Sukajaya ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan Kepolisian Sektor (Polsek) Klari.

Panen ini menjadi simbol keseriusan Desa Anggadita dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan yang tahun ini mencakup sektor perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan peternakan domba.

Yusup Zayadi, Ketua BUMDes Anggadita Juara, menegaskan pentingnya program ini bagi kesejahteraan warga.

"Program ketahanan pangan di bumi Anggadita pada tahun 2025 ini merupakan kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, dan instansi Polri, khususnya Polsek Klari, untuk bisa panen jagung hibrida. Program ketahanan pangan tahun ini terdiri dari perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan hewan ternak domba," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

 "Keterlibatan masyarakat dalam BUMDes ini sangat penting. Program ini cukup mendukung ekonomi, dan menjadi wadah yang sekiranya bisa membantu kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi," tegasnya.

Salah satu petani pengelola, Pak Udi, menjelaskan proses penanaman yang memakan waktu cukup lama.

"Seumur jagung ini hampir menelan waktu tiga bulan setengah. Kalau cuaca panasnya bagus, bisa 100 hari (panen). Kalau dibanding dengan biaya, memang cukup lumayan. Jagung hibrida ini khusus digunakan untuk pakan ternak, seperti pakan ayam dan merpati. Tidak bisa untuk konsumsi manusia, paling hanya bisa buat campuran kopi seperti yang sering kita dengar," jelas Pak Udi.

Pak Udi menambahkan bahwa dibandingkan jagung manis yang hanya memerlukan dua bulan setengah, masa tanam jagung hibrida lebih lama. Namun, jagung jenis ini disebut memiliki keunggulan karena tidak rentan terhadap hama.

Penanaman jagung hibrida ini merupakan pengalaman pertama (pemula) di lahan Dusun Sukajaya. 

Lahan yang dipanen hari ini adalah seluas 1.500  meter persegi. Selain itu, ada juga lahan milik warga lain seluas sekitar 2.500 hingga 3.000 meter persegi yang turut serta dalam program ini.

Program ini didukung penuh oleh berbagai pihak. "Kami dibantu oleh Polsek, BUMDes, dan dari Bulog juga katanya akan menerima hasilnya. Kami juga didorong dan dibantu dengan obat-obatan serta pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari Dinas Pertanian," tutup Pak Udi.

Sinergi antara BUMDes Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan aparat penegak hukum dalam program ketahanan pangan ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi desa-desa lain dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. (jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Peringatan Hari KORPRI di Kabupaten Karawang, Senin (1/12/2025), berlangsung panas setelah ratusan purna ASN melayangkan protes keras terkait besaran uang kadeudeuh yang mereka terima. Dalam pertemuan di Galeri Bale Indung, sejumlah purna ASN menilai jumlah Rp7 juta yang diberikan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa mereka seharusnya menerima Rp14 juta.

Ketidakpuasan tersebut memunculkan luapan emosi. Ketua KORPRI Karawang, H. Asip Suhendar, bahkan sempat menjadi sasaran kemarahan. Seorang purna ASN tampak menunjuk-nunjuk Asip sambil menuntut agar hak mereka dipenuhi sesuai besaran yang dianggap telah menjadi ketentuan sebelumnya.

Seorang purna ASN asal Jatisari, Asep, menyampaikan kekecewaannya lantang.

“Yang dulu-dulu juga 14 juta. Ini kenapa jadi 7 juta? Sisanya ke mana?” ujarnya.

Kemarahan para purna ASN memuncak hingga mereka mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, jika tidak ada penjelasan dan penyelesaian yang jelas dari pihak KORPRI maupun Pemkab Karawang.

Sebelumnya, Sekretaris KORPRI Karawang, Gerry S. Samrodi, memberikan penjelasan bahwa keputusan pemberian Rp7 juta dilakukan berdasarkan kemampuan anggaran.

“Ini bukan dari iuran bulanan mereka selama menjadi ASN. Ini hanya kadeudeuh, bentuk apresiasi kami. Karena melihat efisiensi anggaran, hanya bisa diberikan sebesar 7 juta,” jelas Gerry.

Hingga kini, para purna ASN menunggu tindak lanjut resmi dari KORPRI maupun Pemkab Karawang, sembari berharap persoalan ini segera diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan lanjutan di tengah momentum Hari KORPRI. (red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Akibat diterjang angin Puting Beliung kemaren di tiga RT dusun baros diantaranya Rt 09, Rt 10, dan Rt 11 Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, kini puluhan rumah warga rusak dan hancur serta puluhan pohon tumbang diterjang angin puting beliung. Senin (24/11/2025).

Angin puting beliung tersebut, menerjang dua desa di Kecamatan Tempuran, yakni Desa Pancakarya dan Desa Pagadungan, Namun tidak ada korban jiwa dari peristiwa yang terjadi pada minggu (23/11).

Kepala Desa Pancakarya Asep Sugianto,SH mengatakan pihak pemerintah desa sudah mendata rumah yang terkena angin puting beliung sebanyak 53 rumah yang mengalami kerusakan dan 20 pohon yang tumbang akibat diterjang angin puting beliung.

" Kemarin saya bersama Bapak Camat Tempuran mengevakuasi rumah dan pohon yang tumbang akibat terjangan angin puting beliung dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa." Ucap Kades.

Asep Sugianto menambahkan bahwa untuk  kerugian materi pada bencana ini, pihaknya masih melakukan pendataan.

" Kami pihak pemerintah Desa Pancakarya masih terus melakukan pendataan untuk update rumah yang mengalami kerusakan." Pungkasnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net  -  Polres Karawang kembali menorehkan catatan kinerja gemilang dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dalam periode dua bulan, mulai September hingga Oktober, jajaran Polres Karawang berhasil mengungkap puluhan kasus dan menetapkan puluhan tersangka.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, dalam rilis persnya, menyampaikan bahwa selama periode tersebut, sebanyak 28 kasus narkoba berhasil diungkap. "Kami berhasil melaksanakan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 28 kasus," ujarnya di hadapan awak media. Selasa 28 Oktober 2025.

Rincian dari 28 kasus tersebut sangat signifikan. Untuk narkotika jenis sabu-sabu, terdapat 20 kasus yang berhasil diungkap dengan 24 orang tersangka. Sementara untuk ganja, ada 3 kasus dengan 3 tersangka. Narkotika jenis sintetis (site) diungkap dalam 2 kasus dengan 2 tersangka. Tak hanya itu, penyidik juga mengungkap 3 kasus Obat Keras Tertentu (OKT) dengan 3 tersangka. "Sehingga jumlahnya ada 28 kasus dengan 32 tersangka," tegas Kapolres.

Dari sekian banyak kasus, Kapolres menyoroti beberapa pengungkapan yang melibatkan barang bukti dalam jumlah besar. Pertama, kasus sabu yang diungkap pada 24 September 2025 di Dusun Tanjung Jaya, Desa Muara Cilamaya. Dalam operasi ini, polisi menyita 126,55 gram sabu dan menangkap satu tersangka berinisial RZ.

Kedua, kasus ganja yang digrebek pada 22 Oktober 2025. Lokasi penangkapan berada di Puri Teluk Jambe Blok C, Desa Simabaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Polisi berhasil mengamankan ganja seberat 1,247 kilogram dan menciduk satu tersangka berinisial Daf alias BBL, yang diduga berperan sebagai pengedar.

Ketiga, kasus OKT yang diungkap pada Selasa, 14 Oktober 2025. Berawal dari operasi di Perumahan Orchidia, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, polisi berhasil menyita barang bukti yang mencengangkan, yakni 8000 butir obat keras terlarang.

Kapolres juga memaparkan ancaman hukum berat yang menanti para tersangka. Untuk sabu di bawah 5 gram, dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Untuk sabu di atas 5 gram, ancamannya lebih berat, yakni Pasal 112 ayat (2) dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Sementara untuk ganja, pelaku dijerat Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 8 miliar. Narkotika sintetis dikenakan pasal yang sama dengan sabu ringan. Khusus untuk OKT, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (2) UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, yang mengancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.

Kapolres turut mengungkap modus operandi yang umum digunakan dalam peredaran narkoba di wilayahnya, yaitu sistem tempel. Modus ini memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung tanpa harus bertatap muka langsung, sehingga meningkatkan tantangan bagi aparat. Keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polres Karawang untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dengan segala modusnya.***