Salah satunya adalah kegiatan mancing gratis di Kecamatan Telagasari yang menabur 1,2 ton ikan lele, kegiatan mancing gratis tersebut digelar di 30 Kecamatan, dan acara dikemas bersama hiburan rakyat sebagai wujud semangat memeriahkan ulang tahun Kabupaten Karawang.

 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Telagasari bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Telagasari serta para tamu undangan.

 

Camat Telagasari, Sri Redjeki, S.STP., MM., menyampaikan bahwa kegiatan mancing gratis ikan lele ini merupakan agenda rutin tahunan dan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Karawang ke-393.

 

"Semoga masyarakat dapat menikmati kegiatan mancing gratis ini. Selain itu, kami juga menyediakan hadiah hiburan dan doorprize bagi warga yang beruntung," ujarnya.

 

Camat juga menginformasikan bahwa rangkaian acara di Kecamatan Telagasari belum berakhir. 

"Kami mengundang seluruh masyarakat Telagasari untuk hadir dalam acara 'Malam Kesenian Bupati Menyapa' pada Senin, 13 September, di lingkungan Kantor Kecamatan. Kami akan menampilkan hiburan topeng dangdut Diah Jebret. Selanjutnya, akan ada pula pawai di lingkungan Kabupaten Karawang minggu depan," tambahnya.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi hiburan yang menyenangkan bagi seluruh warga dalam menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Karawang.(Jide)

 

Salah satu Tokoh Masyarakat Benni Burhani yang turun langsung kelokasi penemuan batu bata mengungkapkan, motivasi utama dibukanya informasi ini adalah karena bentuk batu bata yang ditemukan mirip dengan peninggalan kuno.

"Berharap pemerintah bisa turun tangan mendatangkan tim untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terkait batu bata yang ada di Keramat Bata Desa Lemah Duhur ini," ujarnya.

Benni berharap, ke depan lokasi Keramat Bata dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang mengangkat nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada di Desa Lemah Duhur.

"Ke depannya bisa menjadi objek wisata atau wisata religi, dan mengangkat nilai-nilai kebudayaan yang ada di Desa Lemah Duhur," tambahnya.

Benni juga mencontohkan keberhasilan ekskavasi di Batujaya sebagai referensi. Jika penelitian dilakukan secara serius, bukan tidak mungkin Keramat Bata akan menjadi situs baru yang menambah khazanah sejarah Karawang.

Hingga saat ini, Benni masih menunggu respon dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta tim arkeolog untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam terhadap temuan tersebut.

Dengan adanya temuan ini, masyarakat Lemah Duhur berharap warisan budaya lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata di wilayah Tempuran. (Jide).

JAKARTA, mediasinfo.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) dalam forum Jakarta Smart City, Kamis (20/8/2026).

Asep Aang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026.

Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang dalam paparannya.

Ia menjelaskan, masyarakat saat ini berubah dengan sangat cepat. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya.

Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.

Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.

Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.

Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.

Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam forum tersebut, Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat," tutup Asep Aang.

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang. (Ki).

MAKASSAR, mediasinfo.net - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah dengan tema “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, serta Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik”, Jumat (7/8), di Gammara Hotel Makassar, Kota Makassar.

Fatoni mengatakan, kondisi fiskal daerah dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi global, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung pembangunan didaerah.

“Kondisi fiskal daerah saat ini, dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, mengharuskan daerah untuk kreatif, untuk bisa mencari sumber pembiayaan alternatif dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah.”

Menurut Fatoni, salah satu langkah yang dapat dilakukan daerah adalah mengoptimalkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta inovasi.

“Digitalisasi sangat diperlukan untuk bisa memastikan bahwa proses yang dilaksakan lebih efektif, efisien, akuntabel. Lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” ujar Fatoni.

Selain optimalisasi PAD, Fatoni menekankan pentingnya inovasi dan terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, perubahan hasil membutuhkan perubahan cara kerja.

“Karena kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tentu harus dengan cara yang berbeda.”

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu mengadopsi praktik baik dari daerah lain dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain.”

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni secara khusus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja BUMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui creative financing.

“Yang ketiga untuk meningkatkan pendapatan daerah, melakukan kreatif financing, yaitu mengoptimalkan BUMD.”

Menurut Fatoni, jumlah BUMD yang cukup besar masih menyimpan potensi yang dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi.”

“Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar, laba yang besar, dividen yang besar yang digunakan untuk pembangunan,” lanjutnya.

Selain BUMD, Fatoni menilai BLUD juga memiliki potensi untuk memperkuat kemandirian pengelolaan layanan pemerintah daerah. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Untuk meningkatkan pelayanan. Kalau pelayanan meningkat, maka akan ada tingkat kepercayaan yang meningkat.”

Menurutnya, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan BLUD sehingga setidaknya mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri.

“Paling tidak kalau BLUD bisa membiayai dirinya sendiri, beban APBD menjadi berkurang.”

Fatoni juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan dalam pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset daerah yang perlu diperbaiki.

“Pencatatannya, pengelolaannya, pemanfaatannya masih banyak yang belum maksimal. Oleh karena itu, jangan biarkan aset ini, barang milik daerah ini nganggur dan perlu kita manfaatkan.”

Optimalisasi aset, kata Fatoni, perlu dilakukan agar barang milik daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. (Red).

​KARAWANG, mediasinfo.net — Kodim 0604/Karawang meresmikan Jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Dusun Kalengtemu RT 02 RW 05, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Senin (10/8/2026).

 Pembangunan infrastruktur penyeberangan ini merupakan bentuk bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

​Acara peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto, S.Sos., Kapolresta Karawang, Kajari Karawang, Camat Jatisari dan Tirtamulya, serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Jatisari dan Tirtamulya.

​Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto, S.Sos., menjelaskan bahwa terdapat total empat sasaran jembatan yang digarap oleh Kodim 0604/Karawang. Pada peresmian kali ini, ada dua jembatan yang diserahterimakan, yaitu satu unit pembangunan jembatan baru dan satu unit renovasi jembatan, sementara dua jembatan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

​"Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk meresmikan dua jembatan, yakni satu jembatan baru dan satu jembatan renovasi. Jembatan ini menghubungkan Desa Kalijati dan Desa Kamurang. Sebelum ada jembatan baru ini, anak sekolah dan para petani harus memutar jauh sejauh 3 kilometer. Untuk jembatan renovasi, sebelumnya masyarakat bahkan harus memutar hingga 5 kilometer," ujar Letkol Inf Nanda Siswanto.

​Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada warga setempat yang turut bergotong royong selama proses pengerjaan. 

"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu membangun jembatan ini. Semoga fasilitas baru ini dapat memperlancar roda perekonomian warga," tambahnya.

​Pada kesempatan yang sama, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengapresiasi sinergi Forkopimda dan bantuan dari KASAD dalam menghadirkan infrastruktur yang kokoh bagi masyarakat pedesaan.

​"Mobilisasi di sini didominasi oleh para petani. Dengan bantuan Bapak KASAD, jembatan ini berdiri sangat kokoh. Akses yang dulunya harus memutar ber-kilometer kini jauh lebih singkat. Dalam waktu dua bulan, dua jembatan berhasil diselesaikan. Jika kita bekerja sebagai supertim, semuanya bisa diselesaikan dengan baik," kata Bupati Aep.

​Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, aktivitas harian masyarakat serta distribusi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Jatisari dan sekitarnya diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga. (Red).

BALI, mediasinfo.net – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/07/26).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta pengawalan penganggaran daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.

Fatoni mengatakan, Kemendagri sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui koordinasi di tingkat pusat maupun pembinaan kepada pemerintah daerah.

"pertemuan hari ini penting, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mempercepat program ini, kita bisa lakukan bersama-sama dan Kemendagri sejak awal sudah terus mendorong mendukung mensupport kegiatan BPJS Ketenagakerjaan ini, baik di pusat maupun daerah, kami di pusat koordinasi dengan BPJS di pusat.", kata Fatoni.

Menurut Fatoni, di tingkat daerah Kemendagri terus mendorong kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Sementara di daerah kami terus mendorong agar daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial."

Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan serentak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"jadi di Bali nanti didorong saja untuk pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya kemudian memperhatikan atensinya ke sini pandangan matanya ke sini perhatiannya ke sini nanti dengan gerakan itu diikuti oleh provinsi dan kabupaten kota.", kata Fatoni.

Menurutnya, sosialisasi secara masif menjadi kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah daerah semakin menyadari bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan program prioritas nasional.

"nah ini kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak biar semangat sama, kepada pihak yang dilindungi dia tahu haknya, sementara kepada pihak yang melindungi dia tahu kewajibannya dan pemerintah tahu bahwa ini program strategis program prioritas yang harus didukung oleh kita."

Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.

"maka Bapak Ibu harus percaya diri yang di kabupaten kota harus ketemu dengan kepala daerahnya nanti para kanwil juga ketemu dengan pak gubernur dan Pak Sekda kalau memang perlu nanti saya siap untuk mendampingi."

Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan, ini penting, Kalau enggak didorong-dorong juga enggak menganggarkan, maka dari kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran."

Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

"di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD itu bisa kita cek, kemudian setelah itu sosialisasi juga kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan pemda dan selama ini daerah itu sudah bertemu dengan Kemendagri mudah-mudahan akan ikut dari sisi penganggaran."

Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.

"Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut, maka bagi daerah yang sudah menganggarkan kemudian kita dorong segera mencairkan, jangan sampai sudah menganggarkan tidak dicairkan", ucap Fatoni.

Untuk mendukung implementasi program, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi.

"ini yang terus kita lakukan pendampingnya kita fasilitasi kita pastikan Bahkan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rakor saja kita juga ada fasilitasi pendampingan kita coaching clinik, kemudian buka desk-nya, kemudian kita lakukan itu terus-menerusnya untuk mendukung agar program ini bisa berjalan dari sisi penganggaran, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi sosialisasinya dan juga dari sisi koordinasinya."

Melalui penguatan koordinasi, pembinaan pemerintah daerah, serta pengawalan penganggaran APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui dukungan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. ***

KOTA CIREBON | mediasinfo.net - Senin, 11 Mei 2026 Komandan Korem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han. memimpin Kegiatan Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan Dandim 0604/Karawang dan Dandim 0619/Purwakarta jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh para pejabat jajaran Korem 063/SGJ, para Dandim, Perwira, anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta personel Korem 063/SGJ bertempat di Aula Makorem Sunan Gunung Jati .

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu Letkol Inf Naryanto, S.Kom., M.Han menyerahkan jabatan Dandim 0604/Karawang kepada Letkol Inf Nanda Siswanto. Selanjutnya Letkol Inf Ardiansyah menyerahkan jabatan Dandim 0619/Purwakarta kepada Letkol Arh Ferdy Jaguar.

Dalam sambutannya, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi TNI AD sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan kesinambungan pengabdian.

“Pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian wajah, namun merupakan bentuk penyegaran organisasi dan keberlanjutan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Danrem.

Danrem juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama memimpin satuan. Kepada pejabat baru, Danrem mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pesan dan kesan kepada pejabat lama yang telah memberikan kontribusi positif, bimbingan, keteladanan serta semangat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Korem 063/SGJ.

Kegiatan tradisi dan serah terima jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan personel dan organisasi guna memberikan kesempatan pengembangan karier serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial para perwira TNI AD. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Suasana khidmat menyelimuti Makodim 0604/Karawang pada Rabu sore (01/04/2026).

Komandan Kodim (Dandim) 0604/Karawang, Letkol Inf Naryanto, S. Kom., M.Han., secara resmi memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026 bagi sembilan prajurit Bintara dan Tamtama.

Acara  dihadiri oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI, Ny. Maya Naryanto, Kasdim 0604/Karawang Mayor Inf Saeful Husna, jajaran Perwira Staf, serta para Danramil di wilayah Karawang.

Dalam amanatnya, Letkol Inf Naryanto menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja bersih tanpa pelanggaran.

Sebanyak sembilan prajurit yang naik pangkat dinilai telah melewati berbagai tahapan berat, mulai dari tes kesamaptaan jasmani yang prima hingga rekam jejak disiplin yang terjaga.

"Naik pangkat di era sekarang tidak mudah. Ada parameter yang harus dipenuhi, seperti fisik yang bagus dan yang terpenting tidak ada pelanggaran. Saya ingatkan, jangan sampai terjerat hal-hal seperti judi online yang dapat menghambat karir dan merusak satuan," tegas Dandim.

Pesan Kedewasaan dan Pola Hidup Sehat

Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa bertambahnya pangkat harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab dan kebijaksanaan. 

Dandim meminta para senior untuk menjadi teladan bagi juniornya dalam penguasaan ilmu keprajuritan.

Selain aspek profesionalisme, Letkol Inf Naryanto juga menaruh perhatian khusus pada kesehatan prajuritnya.

Ia mengajak anggotanya yang rata-rata sudah memasuki usia di atas 40 tahun untuk mulai konsisten berolahraga dan menjaga pola makan.

"Seberapa pun tinggi pangkat kita, tidak akan terasa nikmat jika kita sakit. Mulailah berubah, hindari gaya hidup santai tanpa gerak. Kurangi rokok, makan bergizi, dan istirahat cukup agar tetap prima dalam bertugas," pesannya.

Sisi humanis terpancar saat Dandim memberikan apresiasi tinggi kepada para istri prajurit (Persit). 

Menurutnya, keberhasilan seorang suami dalam menjalankan tugas negara tidak lepas dari doa dan dukungan luar biasa dari istri di rumah.

"Terima kasih kepada ibu-ibu Persit yang setia mendampingi. Peran istri sangat sentral dalam mengurus keluarga, sehingga suami bisa maksimal dalam mengabdi," tambahnya.

Momen Kehangatan di Akhir Acara

Upacara yang berjalan tertib ini ditutup dengan sesi pemberian ucapan selamat secara langsung dari pimpinan kepada para prajurit yang naik pangkat, diikuti dengan prosesi pemotongan tumpeng dan ramah tamah sebagai bentuk syukur. (Jide).