Salah satunya adalah kegiatan mancing gratis di Kecamatan Telagasari yang menabur 1,2 ton ikan lele, kegiatan mancing gratis tersebut digelar di 30 Kecamatan, dan acara dikemas bersama hiburan rakyat sebagai wujud semangat memeriahkan ulang tahun Kabupaten Karawang.

 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Telagasari bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Telagasari serta para tamu undangan.

 

Camat Telagasari, Sri Redjeki, S.STP., MM., menyampaikan bahwa kegiatan mancing gratis ikan lele ini merupakan agenda rutin tahunan dan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Karawang ke-393.

 

"Semoga masyarakat dapat menikmati kegiatan mancing gratis ini. Selain itu, kami juga menyediakan hadiah hiburan dan doorprize bagi warga yang beruntung," ujarnya.

 

Camat juga menginformasikan bahwa rangkaian acara di Kecamatan Telagasari belum berakhir. 

"Kami mengundang seluruh masyarakat Telagasari untuk hadir dalam acara 'Malam Kesenian Bupati Menyapa' pada Senin, 13 September, di lingkungan Kantor Kecamatan. Kami akan menampilkan hiburan topeng dangdut Diah Jebret. Selanjutnya, akan ada pula pawai di lingkungan Kabupaten Karawang minggu depan," tambahnya.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi hiburan yang menyenangkan bagi seluruh warga dalam menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Karawang.(Jide)

 

Salah satu Tokoh Masyarakat Benni Burhani yang turun langsung kelokasi penemuan batu bata mengungkapkan, motivasi utama dibukanya informasi ini adalah karena bentuk batu bata yang ditemukan mirip dengan peninggalan kuno.

"Berharap pemerintah bisa turun tangan mendatangkan tim untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terkait batu bata yang ada di Keramat Bata Desa Lemah Duhur ini," ujarnya.

Benni berharap, ke depan lokasi Keramat Bata dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang mengangkat nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada di Desa Lemah Duhur.

"Ke depannya bisa menjadi objek wisata atau wisata religi, dan mengangkat nilai-nilai kebudayaan yang ada di Desa Lemah Duhur," tambahnya.

Benni juga mencontohkan keberhasilan ekskavasi di Batujaya sebagai referensi. Jika penelitian dilakukan secara serius, bukan tidak mungkin Keramat Bata akan menjadi situs baru yang menambah khazanah sejarah Karawang.

Hingga saat ini, Benni masih menunggu respon dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta tim arkeolog untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam terhadap temuan tersebut.

Dengan adanya temuan ini, masyarakat Lemah Duhur berharap warisan budaya lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata di wilayah Tempuran. (Jide).

JAKARTA, mediasinfo.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) dalam forum Jakarta Smart City, Kamis (20/8/2026).

Asep Aang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026.

Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang dalam paparannya.

Ia menjelaskan, masyarakat saat ini berubah dengan sangat cepat. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya.

Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.

Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.

Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.

Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.

Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam forum tersebut, Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat," tutup Asep Aang.

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang. (Ki).

MAKASSAR, mediasinfo.net - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah dengan tema “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, serta Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik”, Jumat (7/8), di Gammara Hotel Makassar, Kota Makassar.

Fatoni mengatakan, kondisi fiskal daerah dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi global, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung pembangunan didaerah.

“Kondisi fiskal daerah saat ini, dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, mengharuskan daerah untuk kreatif, untuk bisa mencari sumber pembiayaan alternatif dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah.”

Menurut Fatoni, salah satu langkah yang dapat dilakukan daerah adalah mengoptimalkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta inovasi.

“Digitalisasi sangat diperlukan untuk bisa memastikan bahwa proses yang dilaksakan lebih efektif, efisien, akuntabel. Lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” ujar Fatoni.

Selain optimalisasi PAD, Fatoni menekankan pentingnya inovasi dan terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, perubahan hasil membutuhkan perubahan cara kerja.

“Karena kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tentu harus dengan cara yang berbeda.”

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu mengadopsi praktik baik dari daerah lain dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain.”

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni secara khusus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja BUMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui creative financing.

“Yang ketiga untuk meningkatkan pendapatan daerah, melakukan kreatif financing, yaitu mengoptimalkan BUMD.”

Menurut Fatoni, jumlah BUMD yang cukup besar masih menyimpan potensi yang dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi.”

“Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar, laba yang besar, dividen yang besar yang digunakan untuk pembangunan,” lanjutnya.

Selain BUMD, Fatoni menilai BLUD juga memiliki potensi untuk memperkuat kemandirian pengelolaan layanan pemerintah daerah. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Untuk meningkatkan pelayanan. Kalau pelayanan meningkat, maka akan ada tingkat kepercayaan yang meningkat.”

Menurutnya, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan BLUD sehingga setidaknya mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri.

“Paling tidak kalau BLUD bisa membiayai dirinya sendiri, beban APBD menjadi berkurang.”

Fatoni juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan dalam pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset daerah yang perlu diperbaiki.

“Pencatatannya, pengelolaannya, pemanfaatannya masih banyak yang belum maksimal. Oleh karena itu, jangan biarkan aset ini, barang milik daerah ini nganggur dan perlu kita manfaatkan.”

Optimalisasi aset, kata Fatoni, perlu dilakukan agar barang milik daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. (Red).

​KARAWANG, mediasinfo.net — Kodim 0604/Karawang meresmikan Jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Dusun Kalengtemu RT 02 RW 05, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Senin (10/8/2026).

 Pembangunan infrastruktur penyeberangan ini merupakan bentuk bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

​Acara peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto, S.Sos., Kapolresta Karawang, Kajari Karawang, Camat Jatisari dan Tirtamulya, serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Jatisari dan Tirtamulya.

​Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto, S.Sos., menjelaskan bahwa terdapat total empat sasaran jembatan yang digarap oleh Kodim 0604/Karawang. Pada peresmian kali ini, ada dua jembatan yang diserahterimakan, yaitu satu unit pembangunan jembatan baru dan satu unit renovasi jembatan, sementara dua jembatan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

​"Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk meresmikan dua jembatan, yakni satu jembatan baru dan satu jembatan renovasi. Jembatan ini menghubungkan Desa Kalijati dan Desa Kamurang. Sebelum ada jembatan baru ini, anak sekolah dan para petani harus memutar jauh sejauh 3 kilometer. Untuk jembatan renovasi, sebelumnya masyarakat bahkan harus memutar hingga 5 kilometer," ujar Letkol Inf Nanda Siswanto.

​Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada warga setempat yang turut bergotong royong selama proses pengerjaan. 

"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu membangun jembatan ini. Semoga fasilitas baru ini dapat memperlancar roda perekonomian warga," tambahnya.

​Pada kesempatan yang sama, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengapresiasi sinergi Forkopimda dan bantuan dari KASAD dalam menghadirkan infrastruktur yang kokoh bagi masyarakat pedesaan.

​"Mobilisasi di sini didominasi oleh para petani. Dengan bantuan Bapak KASAD, jembatan ini berdiri sangat kokoh. Akses yang dulunya harus memutar ber-kilometer kini jauh lebih singkat. Dalam waktu dua bulan, dua jembatan berhasil diselesaikan. Jika kita bekerja sebagai supertim, semuanya bisa diselesaikan dengan baik," kata Bupati Aep.

​Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, aktivitas harian masyarakat serta distribusi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Jatisari dan sekitarnya diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga. (Red).

BALI, mediasinfo.net – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/07/26).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta pengawalan penganggaran daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.

Fatoni mengatakan, Kemendagri sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui koordinasi di tingkat pusat maupun pembinaan kepada pemerintah daerah.

"pertemuan hari ini penting, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mempercepat program ini, kita bisa lakukan bersama-sama dan Kemendagri sejak awal sudah terus mendorong mendukung mensupport kegiatan BPJS Ketenagakerjaan ini, baik di pusat maupun daerah, kami di pusat koordinasi dengan BPJS di pusat.", kata Fatoni.

Menurut Fatoni, di tingkat daerah Kemendagri terus mendorong kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Sementara di daerah kami terus mendorong agar daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial."

Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan serentak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"jadi di Bali nanti didorong saja untuk pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya kemudian memperhatikan atensinya ke sini pandangan matanya ke sini perhatiannya ke sini nanti dengan gerakan itu diikuti oleh provinsi dan kabupaten kota.", kata Fatoni.

Menurutnya, sosialisasi secara masif menjadi kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah daerah semakin menyadari bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan program prioritas nasional.

"nah ini kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak biar semangat sama, kepada pihak yang dilindungi dia tahu haknya, sementara kepada pihak yang melindungi dia tahu kewajibannya dan pemerintah tahu bahwa ini program strategis program prioritas yang harus didukung oleh kita."

Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.

"maka Bapak Ibu harus percaya diri yang di kabupaten kota harus ketemu dengan kepala daerahnya nanti para kanwil juga ketemu dengan pak gubernur dan Pak Sekda kalau memang perlu nanti saya siap untuk mendampingi."

Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan, ini penting, Kalau enggak didorong-dorong juga enggak menganggarkan, maka dari kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran."

Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

"di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD itu bisa kita cek, kemudian setelah itu sosialisasi juga kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan pemda dan selama ini daerah itu sudah bertemu dengan Kemendagri mudah-mudahan akan ikut dari sisi penganggaran."

Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.

"Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut, maka bagi daerah yang sudah menganggarkan kemudian kita dorong segera mencairkan, jangan sampai sudah menganggarkan tidak dicairkan", ucap Fatoni.

Untuk mendukung implementasi program, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi.

"ini yang terus kita lakukan pendampingnya kita fasilitasi kita pastikan Bahkan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rakor saja kita juga ada fasilitasi pendampingan kita coaching clinik, kemudian buka desk-nya, kemudian kita lakukan itu terus-menerusnya untuk mendukung agar program ini bisa berjalan dari sisi penganggaran, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi sosialisasinya dan juga dari sisi koordinasinya."

Melalui penguatan koordinasi, pembinaan pemerintah daerah, serta pengawalan penganggaran APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui dukungan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. ***

KOTA CIREBON | mediasinfo.net - Senin, 11 Mei 2026 Komandan Korem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han. memimpin Kegiatan Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan Dandim 0604/Karawang dan Dandim 0619/Purwakarta jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh para pejabat jajaran Korem 063/SGJ, para Dandim, Perwira, anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta personel Korem 063/SGJ bertempat di Aula Makorem Sunan Gunung Jati .

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu Letkol Inf Naryanto, S.Kom., M.Han menyerahkan jabatan Dandim 0604/Karawang kepada Letkol Inf Nanda Siswanto. Selanjutnya Letkol Inf Ardiansyah menyerahkan jabatan Dandim 0619/Purwakarta kepada Letkol Arh Ferdy Jaguar.

Dalam sambutannya, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi TNI AD sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan kesinambungan pengabdian.

“Pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian wajah, namun merupakan bentuk penyegaran organisasi dan keberlanjutan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Danrem.

Danrem juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama memimpin satuan. Kepada pejabat baru, Danrem mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pesan dan kesan kepada pejabat lama yang telah memberikan kontribusi positif, bimbingan, keteladanan serta semangat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Korem 063/SGJ.

Kegiatan tradisi dan serah terima jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan personel dan organisasi guna memberikan kesempatan pengembangan karier serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial para perwira TNI AD. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Suasana khidmat menyelimuti Makodim 0604/Karawang pada Rabu sore (01/04/2026).

Komandan Kodim (Dandim) 0604/Karawang, Letkol Inf Naryanto, S. Kom., M.Han., secara resmi memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026 bagi sembilan prajurit Bintara dan Tamtama.

Acara  dihadiri oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI, Ny. Maya Naryanto, Kasdim 0604/Karawang Mayor Inf Saeful Husna, jajaran Perwira Staf, serta para Danramil di wilayah Karawang.

Dalam amanatnya, Letkol Inf Naryanto menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja bersih tanpa pelanggaran.

Sebanyak sembilan prajurit yang naik pangkat dinilai telah melewati berbagai tahapan berat, mulai dari tes kesamaptaan jasmani yang prima hingga rekam jejak disiplin yang terjaga.

"Naik pangkat di era sekarang tidak mudah. Ada parameter yang harus dipenuhi, seperti fisik yang bagus dan yang terpenting tidak ada pelanggaran. Saya ingatkan, jangan sampai terjerat hal-hal seperti judi online yang dapat menghambat karir dan merusak satuan," tegas Dandim.

Pesan Kedewasaan dan Pola Hidup Sehat

Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa bertambahnya pangkat harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab dan kebijaksanaan. 

Dandim meminta para senior untuk menjadi teladan bagi juniornya dalam penguasaan ilmu keprajuritan.

Selain aspek profesionalisme, Letkol Inf Naryanto juga menaruh perhatian khusus pada kesehatan prajuritnya.

Ia mengajak anggotanya yang rata-rata sudah memasuki usia di atas 40 tahun untuk mulai konsisten berolahraga dan menjaga pola makan.

"Seberapa pun tinggi pangkat kita, tidak akan terasa nikmat jika kita sakit. Mulailah berubah, hindari gaya hidup santai tanpa gerak. Kurangi rokok, makan bergizi, dan istirahat cukup agar tetap prima dalam bertugas," pesannya.

Sisi humanis terpancar saat Dandim memberikan apresiasi tinggi kepada para istri prajurit (Persit). 

Menurutnya, keberhasilan seorang suami dalam menjalankan tugas negara tidak lepas dari doa dan dukungan luar biasa dari istri di rumah.

"Terima kasih kepada ibu-ibu Persit yang setia mendampingi. Peran istri sangat sentral dalam mengurus keluarga, sehingga suami bisa maksimal dalam mengabdi," tambahnya.

Momen Kehangatan di Akhir Acara

Upacara yang berjalan tertib ini ditutup dengan sesi pemberian ucapan selamat secara langsung dari pimpinan kepada para prajurit yang naik pangkat, diikuti dengan prosesi pemotongan tumpeng dan ramah tamah sebagai bentuk syukur. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang diselenggarakan sebagai momentum mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri, Selasa (31/3/2026). 

Acara Halal Bihalal sekaligus rapat minggon kecamatan yang berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kepala dinas se kec tempuran, Kepala Desa se Kecamatan Tempuran, Tokoh Agama, dan seluruh pegawai Kecamatan Tempuran.

Dalam acara tersebut menjadi simbol permohonan maaf yang tulus sekaligus harapan agar kebersamaan dan keharmonisan antar pemerintahan dapat terus terjaga.

Camat Tempuran H.M.Komarudin. FR, SE, Kp, MM dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena seluruh umat Muslim telah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan dan kegiatan ini menjadi wadah untuk saling memaafkan serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen yang ada di wilayah Kecamatan Tempuran.

"Dengan terjalinnya silaturahmi yang semakin erat, saya harapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis, kondusif, dan penuh semangat gotong royong. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sosial serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Tempuran." Ucap Camat. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Respons cepat ditunjukkan oleh jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah Tirtajaya, Karawang, Bersama aparatur desa setempat, mereka bergerak sigap mengamankan situasi pasca adanya laporan warga terkait dugaan tindak asusila di Dusun Tamiang, Desa Pisangsambo, Kamis (26/03/2026).

Kejadian yang berlangsung pada siang hari sekitar pukul 13.30 WIB tersebut sempat menarik perhatian luas dan memicu emosi warga setempat. 

Namun, berkat kehadiran Babinsa Serda Usep Sukendar dan Bhabinkamtibmas Aipda Adang, situasi di lokasi tetap terjaga dan kondusif tanpa adanya aksi main hakim sendiri yang berakibat fatal.

Ketegangan sempat memuncak saat sejumlah warga yang tersulut emosi mulai mengepung lokasi kejadian.

Massa yang geram hampir saja meluapkan kemarahannya secara fisik kepada terduga pelaku. Beruntung, kedua aparat pembina desa tersebut dengan berani pasang badan di depan kerumunan massa.

Tanpa ragu, Serda Usep Sukendar dan Aipda Adang melakukan barikade untuk melindungi terduga pelaku dari potensi bogem mentah warga, sambil terus memberikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum.

"Tugas kami adalah memastikan keamanan dan ketertiban. Kami memahami kekecewaan warga, namun aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum. Kami harus segera mengamankan terduga agar situasi tidak semakin liar," ujar Serda Usep Sukendar saat dikonfirmasi.

Langkah persuasif ini merupakan bentuk implementasi sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas di tingkat desa.

Serda Usep Sukendar bersama Aipda Adang langsung mengamankan dua orang terduga, yakni seorang pria berinisial F dan seorang wanita berinisial W, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan memastikan keamanan semua pihak agar tidak terjadi kegaduhan di lingkungan masyarakat," tambah pihak pengamanan di lokasi.

Setelah sempat dibawa ke Polsek Tirtajaya untuk pendataan awal dan menghindari amukan massa yang lebih parah, para terduga pelaku kemudian dilimpahkan ke Polres Karawang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Keluarga dari pihak terkait, termasuk saksi-saksi di lokasi, turut kooperatif dalam proses pengamanan ini. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Dusun Tamiang, RT 12, dilaporkan sudah kembali tenang dan kondusif.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak Kepolisian, serta selalu menjalin komunikasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas jika terdapat indikasi gangguan keamanan di lingkungannya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mengunjungi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Balonggandu, Jatisari, Jumat sore (27/2/2026). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan ekonomi warga.

Ditemani Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf Naryanto, dan Sekda Asep Aang Rahmatulloh, Bupati juga membagikan paket sembako kepada warga dan pelaku UMKM setempat.

Bupati menegaskan bahwa hadirnya koperasi ini bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah.

"Sesuai pesan Bapak Presiden, ekonomi itu dari rakyat untuk rakyat. Koperasi ini mengambil untung sangat kecil supaya harganya tetap terjangkau oleh masyarakat," ujar Bupati Aep.

Pemerintah Kabupaten Karawang tidak main-main dalam membantu usaha kecil.

Bupati mengungkapkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp22 miliar khusus untuk membina dan mengembangkan UMKM di Karawang.

Menurutnya, UMKM adalah cara tercepat untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Dukungan TNI untuk Warga

Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf Naryanto, menyatakan siap mendukung penuh program pemerintah ini. 

Ia mengapresiasi langkah Bupati yang telah menyiapkan lahan dan fasilitas untuk warga berjualan.

"Alhamdulillah, fasilitasnya sudah siap. Ibu-ibu yang ingin berjualan silakan gunakan tempat ini. Kami ingin memastikan warga Balonggandu makin sejahtera," kata Letkol Inf Naryanto.

Acara ditutup dengan dialog santai antara Bupati dan para pedagang. Dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah, TNI, dan warga, KDKMP Balonggandu diharapkan menjadi contoh pusat ekonomi desa yang mandiri di Karawang. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Pemerintah Desa Lemahduhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, pada Rabu besok (4/2) akan menggelar acara peresmian jalan yang dibarengi dengan tradisi hajat bumi (sedekah bumi) merupakan wujud syukur masyarakat atas selesainya jalan Lemahduhur - Tanjungjaya serta hasil pertanian yang melimpah. Selasa (3/2/2026).

Tradisi sedekah bumi memperkuat solidaritas warga dan penghormatan leluhur, sering kali ditandai dengan arak-arakan hasil bumi, zikir bersama, dan doa untuk keberkahan desa. 

Kepala Desa Lemahduhur Agus Hasan mengatakan sedekah Bumi sebuah agenda tahunan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Desa Lemahduhur yang  kembali diselenggarakan besok Rabu mulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai.

"Sedekah Bumi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diberikan kepada desa kita. Ini juga sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong masyarakat Desa Lemahduhur, dan acara tersebut sekaligus acara peresmian jalan Lemahduhur - Tanjungjaya yang sudah di selesai di cor, yang sudah sekian puluh tahun baru terealisasi." Ucap Agus Hasan.

Agus Hasan pun berharap dengan adanya acara seperti sedekah bumi generasi muda bisa lebih mencintai dan melestarikan budaya leluhur kita." Pungkasnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, mencatat sejarah baru dengan sukses melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berbasis elektronik digital. Minggu (28/12/2025).

Ketua Panitia Pilkades Cadaskertajaya, Karyadi, menyampaikan sebanyak 2720 warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar didua dusun. Dalam Pilkades ini tidak dikenal pemilih tambahan. Hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT dan membawa undangan resmi berbarcode yang dapat menggunakan hak pilihnya.

"Pilkades berbasis digital pertama ini bejalan dengan lancar, aman dan kondusif, Saya harapkan pilkades berbasis digital dapat menjadi tolak ukur dan percontohan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang."ujar Karyadi.

Berbeda dari Pilkades konvensional, pemungutan suara dilakukan menggunakan perangkat tablet berbasis layar sentuh. Sistem ini memungkinkan hasil perolehan suara dapat dipantau secara langsung atau real time. Untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis, panitia juga menyiagakan tim teknologi informasi (IT) di setiap TPS.

"Alhamdulillah, hingga penutupan pemungutan suara, seluruh proses berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala. Tim IT selalu siaga jika terjadi gangguan teknis, sementara dari hak pilih dari DPT 2720 orang yang hadir ke TPS 2478 orang dan siapa pun yang terpilih nantinya adalah pilihan masyarakat dan diharapkan mampu menjadi pemimpin yang amanah, jujur, serta bertanggung jawab,” pungkas Karyadi selaku Ketua Panitia.

Hasil Pilkades Cadaskertajaya nomor urut 1 Ade Wawan Saputra dengan perolehan suara 1.119 sedangkan nomor urut 2 Nurki memperoleh suara 1.269 dan suara yang tidak sah sebanyak 90, Pilkades Cadaskertajaya yang dimenangkan oleh calon nomor urut 2. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan WARNING AKADEMIS kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang atas tidak optimalnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, dua Organisasi Perangkat Daerah strategis yang bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat serta masa depan pembangunan daerah.

PMII menilai bahwa realisasi anggaran yang hanya berada di kisaran 70 persen pada kedua dinas tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak layak disebut sebagai keberhasilan kebijakan. Dalam perspektif kebijakan publik dan hukum administrasi negara, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian program yang telah direncanakan dan disahkan melalui APBD gagal dijalankan secara efektif, sehingga merugikan masyarakat luas.

Pada sektor pendidikan, rendahnya realisasi anggaran berimplikasi serius terhadap terhambatnya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak, mulai dari kualitas sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, hingga dukungan terhadap tenaga pendidik sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, pada sektor pertanian, PMII menilai persoalannya jauh lebih fundamental. Karawang merupakan lumbung padi nasional dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan posisi strategis tersebut, petani seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan dan perawatan infrastruktur pertanian.

Tidak optimalnya realisasi anggaran Dinas Pertanian berdampak langsung pada mandeknya pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, sarana pascapanen, serta dukungan produksi pertanian. Padahal, infrastruktur pertanian merupakan kunci peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan struktural di Karawang.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Cabang PMII Karawang menegaskan:

“Karawang adalah lumbung padi nasional. Ketika anggaran pertanian tidak direalisasikan secara optimal, maka yang dikorbankan bukan hanya program, tetapi nasib petani dan arah pembangunan daerah. Jika sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar justru diabaikan, maka wajar jika kemiskinan terus direproduksi dari tahun ke tahun.”

Ia menambahkan:

“Pendidikan dan pertanian adalah fondasi. Jika dua sektor ini gagal dikelola secara serius, maka pembangunan Karawang akan berjalan tanpa arah dan hanya melahirkan ketimpangan sosial baru.”

Dalam kerangka good governance, pengelolaan APBD wajib berlandaskan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PMII menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kesalahan teknis dinas semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang mencerminkan lemahnya fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan di tingkat pimpinan daerah.

Atas dasar tersebut, PMII secara tegas memperingatkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan terbuka terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian;

2. Mengambil langkah korektif serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan kelalaian dan kegagalan kinerja;

3. Menjamin keterbukaan data dan informasi realisasi anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sebagai penutup, Ketua Cabang PMII menegaskan komitmen organisasi:

“PMII berkomitmen membangun kota dan merawat desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang berkeadilan. Ketika pendidikan terhambat dan petani terabaikan, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi arah pembangunan itu sendiri. Karawang tidak membutuhkan slogan, melainkan kebijakan yang nyata, berpihak pada rakyat, dan bertanggung jawab secara hukum dan moral.”

PMII menegaskan bahwa WARNING AKADEMIS ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan kontrol demokratis mahasiswa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. (Rul/red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kasus dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan kepada Neni seorang ibu menyusui yang sempat menyita perhatian publik kini memasuki babak pembelaan dalam persidangan pidana di mana penasihat hukumnya Syarif Hidayat, SH membacakan nota pembelaan (pledoi/pleidoi) sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), bertujuan untuk membantah dakwaan, memohon keringanan hukuman, atau bahkan pembebasan dengan menyajikan argumen hukum dan fakta yang meringankan terdakwa. Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, Neni dalam kedudukan sebagai tersangka sempat menjadi tahanan pengadilan negeri Karawang. Kuasa hukum Neni mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan, mengingat tersangka sedang memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan susu ibunya sebagai asupan pokok. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan membebaskan Neni selama persidangan.

" Sidang pembelaan klien kami sodara Neni dengan membacakan nota pembelaan yang intinya pernyataan hukum bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki niat jahat (mensrea) sehingga patut majlis hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan." Ucap Syarif Hidayat kepada mediasinfo.net usai sidang.

Neni didakwa dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) pasal 36 dengan tuntutan hukuman percobaan selama 3 bulan. Neni saat ini tidak ditahan. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Program ketahanan pangan tahun 2025 di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, menunjukkan hasil nyata dengan dilaksanakannya panen raya jagung hibrida. 

Kegiatan yang berlokasi di Dusun Sukajaya ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan Kepolisian Sektor (Polsek) Klari.

Panen ini menjadi simbol keseriusan Desa Anggadita dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan yang tahun ini mencakup sektor perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan peternakan domba.

Yusup Zayadi, Ketua BUMDes Anggadita Juara, menegaskan pentingnya program ini bagi kesejahteraan warga.

"Program ketahanan pangan di bumi Anggadita pada tahun 2025 ini merupakan kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, dan instansi Polri, khususnya Polsek Klari, untuk bisa panen jagung hibrida. Program ketahanan pangan tahun ini terdiri dari perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan hewan ternak domba," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

 "Keterlibatan masyarakat dalam BUMDes ini sangat penting. Program ini cukup mendukung ekonomi, dan menjadi wadah yang sekiranya bisa membantu kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi," tegasnya.

Salah satu petani pengelola, Pak Udi, menjelaskan proses penanaman yang memakan waktu cukup lama.

"Seumur jagung ini hampir menelan waktu tiga bulan setengah. Kalau cuaca panasnya bagus, bisa 100 hari (panen). Kalau dibanding dengan biaya, memang cukup lumayan. Jagung hibrida ini khusus digunakan untuk pakan ternak, seperti pakan ayam dan merpati. Tidak bisa untuk konsumsi manusia, paling hanya bisa buat campuran kopi seperti yang sering kita dengar," jelas Pak Udi.

Pak Udi menambahkan bahwa dibandingkan jagung manis yang hanya memerlukan dua bulan setengah, masa tanam jagung hibrida lebih lama. Namun, jagung jenis ini disebut memiliki keunggulan karena tidak rentan terhadap hama.

Penanaman jagung hibrida ini merupakan pengalaman pertama (pemula) di lahan Dusun Sukajaya. 

Lahan yang dipanen hari ini adalah seluas 1.500  meter persegi. Selain itu, ada juga lahan milik warga lain seluas sekitar 2.500 hingga 3.000 meter persegi yang turut serta dalam program ini.

Program ini didukung penuh oleh berbagai pihak. "Kami dibantu oleh Polsek, BUMDes, dan dari Bulog juga katanya akan menerima hasilnya. Kami juga didorong dan dibantu dengan obat-obatan serta pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari Dinas Pertanian," tutup Pak Udi.

Sinergi antara BUMDes Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan aparat penegak hukum dalam program ketahanan pangan ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi desa-desa lain dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. (jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Peringatan Hari KORPRI di Kabupaten Karawang, Senin (1/12/2025), berlangsung panas setelah ratusan purna ASN melayangkan protes keras terkait besaran uang kadeudeuh yang mereka terima. Dalam pertemuan di Galeri Bale Indung, sejumlah purna ASN menilai jumlah Rp7 juta yang diberikan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa mereka seharusnya menerima Rp14 juta.

Ketidakpuasan tersebut memunculkan luapan emosi. Ketua KORPRI Karawang, H. Asip Suhendar, bahkan sempat menjadi sasaran kemarahan. Seorang purna ASN tampak menunjuk-nunjuk Asip sambil menuntut agar hak mereka dipenuhi sesuai besaran yang dianggap telah menjadi ketentuan sebelumnya.

Seorang purna ASN asal Jatisari, Asep, menyampaikan kekecewaannya lantang.

“Yang dulu-dulu juga 14 juta. Ini kenapa jadi 7 juta? Sisanya ke mana?” ujarnya.

Kemarahan para purna ASN memuncak hingga mereka mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, jika tidak ada penjelasan dan penyelesaian yang jelas dari pihak KORPRI maupun Pemkab Karawang.

Sebelumnya, Sekretaris KORPRI Karawang, Gerry S. Samrodi, memberikan penjelasan bahwa keputusan pemberian Rp7 juta dilakukan berdasarkan kemampuan anggaran.

“Ini bukan dari iuran bulanan mereka selama menjadi ASN. Ini hanya kadeudeuh, bentuk apresiasi kami. Karena melihat efisiensi anggaran, hanya bisa diberikan sebesar 7 juta,” jelas Gerry.

Hingga kini, para purna ASN menunggu tindak lanjut resmi dari KORPRI maupun Pemkab Karawang, sembari berharap persoalan ini segera diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan lanjutan di tengah momentum Hari KORPRI. (red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Akibat diterjang angin Puting Beliung kemaren di tiga RT dusun baros diantaranya Rt 09, Rt 10, dan Rt 11 Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, kini puluhan rumah warga rusak dan hancur serta puluhan pohon tumbang diterjang angin puting beliung. Senin (24/11/2025).

Angin puting beliung tersebut, menerjang dua desa di Kecamatan Tempuran, yakni Desa Pancakarya dan Desa Pagadungan, Namun tidak ada korban jiwa dari peristiwa yang terjadi pada minggu (23/11).

Kepala Desa Pancakarya Asep Sugianto,SH mengatakan pihak pemerintah desa sudah mendata rumah yang terkena angin puting beliung sebanyak 53 rumah yang mengalami kerusakan dan 20 pohon yang tumbang akibat diterjang angin puting beliung.

" Kemarin saya bersama Bapak Camat Tempuran mengevakuasi rumah dan pohon yang tumbang akibat terjangan angin puting beliung dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa." Ucap Kades.

Asep Sugianto menambahkan bahwa untuk  kerugian materi pada bencana ini, pihaknya masih melakukan pendataan.

" Kami pihak pemerintah Desa Pancakarya masih terus melakukan pendataan untuk update rumah yang mengalami kerusakan." Pungkasnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net  -  Polres Karawang kembali menorehkan catatan kinerja gemilang dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dalam periode dua bulan, mulai September hingga Oktober, jajaran Polres Karawang berhasil mengungkap puluhan kasus dan menetapkan puluhan tersangka.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, dalam rilis persnya, menyampaikan bahwa selama periode tersebut, sebanyak 28 kasus narkoba berhasil diungkap. "Kami berhasil melaksanakan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 28 kasus," ujarnya di hadapan awak media. Selasa 28 Oktober 2025.

Rincian dari 28 kasus tersebut sangat signifikan. Untuk narkotika jenis sabu-sabu, terdapat 20 kasus yang berhasil diungkap dengan 24 orang tersangka. Sementara untuk ganja, ada 3 kasus dengan 3 tersangka. Narkotika jenis sintetis (site) diungkap dalam 2 kasus dengan 2 tersangka. Tak hanya itu, penyidik juga mengungkap 3 kasus Obat Keras Tertentu (OKT) dengan 3 tersangka. "Sehingga jumlahnya ada 28 kasus dengan 32 tersangka," tegas Kapolres.

Dari sekian banyak kasus, Kapolres menyoroti beberapa pengungkapan yang melibatkan barang bukti dalam jumlah besar. Pertama, kasus sabu yang diungkap pada 24 September 2025 di Dusun Tanjung Jaya, Desa Muara Cilamaya. Dalam operasi ini, polisi menyita 126,55 gram sabu dan menangkap satu tersangka berinisial RZ.

Kedua, kasus ganja yang digrebek pada 22 Oktober 2025. Lokasi penangkapan berada di Puri Teluk Jambe Blok C, Desa Simabaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Polisi berhasil mengamankan ganja seberat 1,247 kilogram dan menciduk satu tersangka berinisial Daf alias BBL, yang diduga berperan sebagai pengedar.

Ketiga, kasus OKT yang diungkap pada Selasa, 14 Oktober 2025. Berawal dari operasi di Perumahan Orchidia, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, polisi berhasil menyita barang bukti yang mencengangkan, yakni 8000 butir obat keras terlarang.

Kapolres juga memaparkan ancaman hukum berat yang menanti para tersangka. Untuk sabu di bawah 5 gram, dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Untuk sabu di atas 5 gram, ancamannya lebih berat, yakni Pasal 112 ayat (2) dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Sementara untuk ganja, pelaku dijerat Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 8 miliar. Narkotika sintetis dikenakan pasal yang sama dengan sabu ringan. Khusus untuk OKT, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (2) UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, yang mengancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.

Kapolres turut mengungkap modus operandi yang umum digunakan dalam peredaran narkoba di wilayahnya, yaitu sistem tempel. Modus ini memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung tanpa harus bertatap muka langsung, sehingga meningkatkan tantangan bagi aparat. Keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polres Karawang untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dengan segala modusnya.***