Operator SIKS-NG di Tempuran Pertanyakan Kenapa Kuasa Pengambilan Bansos PKH Harus Pendamping

Realita di lapangan ternyata tidak seindah yang diharapkan. Banyak hal teknis yang masih menjadi ganjalan kelancaran program tersebut. Sebut saja seorang penerima manfaat PKH yang ada di Desa Pancakarya, terpaksa harus bersabar untuk bisa menerima pencairan dana bantuan tersebut sesuai jadwal nya, karena ia sedang berada di luar Jawa. Dana bantuan tidak bisa dicairkan selain oleh KPM sesuai KTP. Sedangkan anaknya yang yatim sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pendidikan yang sedang dijalaninya.

Dari kejadian tersebut Waslam selaku perwakilan dari opertator SIKS-NG se-Kecamatan Tempuran mengeluhkan ketidak puasannya yang tidak diberikan hak mewakili atas KPM yang berhalangan, agar dana bisa diterima tepat waktu, sementara dana tertahan di Bank penyalur (BNI 46). Ia juga mengatakan, kuasa hanya bisa diberikan kepada pendamping PKH. Hal ini, menurut operator adalah pernyataan pendamping PKH tingkat kecamatan.

"Kalau memang bisa dikuasakan, mengapa mesti harus oleh pendamping PKH, Bukankah pendamping itu hanya bertugas memberikan pendampingan, Kami kan lebih mengetahui dan bertanggung jawab soal pendataan pengajuan bahkan ketika warga protes atau komplain, kan kami yang berhadapan dengan warga." Ucap Waslam dengan nada kesal.

Waslam menambahkan, Pelaksanaan program tersebut yang menjadi garda terdepan adalah aparatur desa, terutama RT, RW, Kadus dan petugas TKSK, termasuk para operator di desa masing-masing, yang memiliki kedekatan dengan warga, terutama ketika terjadi komplain dari warga, mereka lah akan menjadi gunjingan, Bukan operator PKH. Selain itu, pemerintah, melalui Dinas Sosial telah menugaskan para pendamping, untuk melakukan pendampingan teoritis maupun teknis pada penyaluran dana bantuan tersebut." Paparnya. (Jide).