KARAWANG | Mediasinfo.net - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan WARNING AKADEMIS kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang atas tidak optimalnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, dua Organisasi Perangkat Daerah strategis yang bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat serta masa depan pembangunan daerah.

PMII menilai bahwa realisasi anggaran yang hanya berada di kisaran 70 persen pada kedua dinas tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak layak disebut sebagai keberhasilan kebijakan. Dalam perspektif kebijakan publik dan hukum administrasi negara, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian program yang telah direncanakan dan disahkan melalui APBD gagal dijalankan secara efektif, sehingga merugikan masyarakat luas.

Pada sektor pendidikan, rendahnya realisasi anggaran berimplikasi serius terhadap terhambatnya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak, mulai dari kualitas sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, hingga dukungan terhadap tenaga pendidik sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, pada sektor pertanian, PMII menilai persoalannya jauh lebih fundamental. Karawang merupakan lumbung padi nasional dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan posisi strategis tersebut, petani seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan dan perawatan infrastruktur pertanian.

Tidak optimalnya realisasi anggaran Dinas Pertanian berdampak langsung pada mandeknya pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, sarana pascapanen, serta dukungan produksi pertanian. Padahal, infrastruktur pertanian merupakan kunci peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan struktural di Karawang.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Cabang PMII Karawang menegaskan:

“Karawang adalah lumbung padi nasional. Ketika anggaran pertanian tidak direalisasikan secara optimal, maka yang dikorbankan bukan hanya program, tetapi nasib petani dan arah pembangunan daerah. Jika sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar justru diabaikan, maka wajar jika kemiskinan terus direproduksi dari tahun ke tahun.”

Ia menambahkan:

“Pendidikan dan pertanian adalah fondasi. Jika dua sektor ini gagal dikelola secara serius, maka pembangunan Karawang akan berjalan tanpa arah dan hanya melahirkan ketimpangan sosial baru.”

Dalam kerangka good governance, pengelolaan APBD wajib berlandaskan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PMII menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kesalahan teknis dinas semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang mencerminkan lemahnya fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan di tingkat pimpinan daerah.

Atas dasar tersebut, PMII secara tegas memperingatkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan terbuka terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian;

2. Mengambil langkah korektif serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan kelalaian dan kegagalan kinerja;

3. Menjamin keterbukaan data dan informasi realisasi anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sebagai penutup, Ketua Cabang PMII menegaskan komitmen organisasi:

“PMII berkomitmen membangun kota dan merawat desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang berkeadilan. Ketika pendidikan terhambat dan petani terabaikan, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi arah pembangunan itu sendiri. Karawang tidak membutuhkan slogan, melainkan kebijakan yang nyata, berpihak pada rakyat, dan bertanggung jawab secara hukum dan moral.”

PMII menegaskan bahwa WARNING AKADEMIS ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan kontrol demokratis mahasiswa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. (Rul/red).

​

KARAWANG | Mediasinfo.net – Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan ke Polres Karawang pada 11 September 2025 kini menyisakan tanda tanya besar di kalangan tetangga. Selasa (9/12/2025).

Seorang kakek inisial W berusia 63 tahun dilaporkan oleh Nenek korban, Ibu inisila C, atas tuduhan mencabuli cucunya, Ats (7). Namun, pihak keluarga kakek W dan beberapa tetangga menduga laporan ini adalah fitnah yang berakar dari perselisihan pribadi dan sengketa air got.

​Kronologi Tuduhan pencabulan ini diduga terjadi pada 9 Agustus 2025. Ibu C kemudian melaporkan Kakek W ke Polres Karawang sebulan kemudian, tepatnya pada 11 September 2025. ​Menurut keterangan beberapa tetangga yang enggan disebutkan namanya, konflik antara Kakek W dan Ibu C sudah berlangsung sejak sebelum tuduhan pencabulan mencuat.

​Sekitar bulan Juli 2025, dikabarkan terjadi perselisihan sengit antara kedua belah pihak terkait pembuangan air got atau air kotoran dari kamar mandi milik Ibu C yang dialirkan ke lahan milik Kakek W. Peneguran ini bahkan terjadi saat Kakek W sedang sibuk mempersiapkan acara hajatan pernikahan anaknya.

​Persoalan Uang Rp50 Ribu: Perselisihan lain terkait uang senilai Rp50.000. Diceritakan bahwa korban, Ats pernah mengambil uang tersebut dari saku baju Kakek W. Saat dikejar ke rumahnya, Ibu C disebut-sebut tidak terima. Pihak keluarga Kakek W menduga kejadian ini dipelintir oleh Ibu C, dengan narasi bahwa uang Rp50.000 adalah uang suap yang diberikan W agar Ats bersedia dilecehkan.

​"Kami sangat yakin ini fitnah keji. Berawal dari air got itu, dan masalah uang 50 ribu yang dicuri lalu diputar balik seolah uang sogokan untuk cabul. Sungguh jahat sekali menuduh orang setua itu hanya karena dendam," ujar seorang tetangga yang dekat dengan Kakek W.

​Hukum Harus Menjadi Penengah ​Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Karawang. Publik menantikan proses hukum yang adil dan transparan untuk membuktikan kebenaran di balik laporan ini. 

Di satu sisi, penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban anak, namun di sisi lain, dugaan fitnah yang berlandaskan konflik pribadi harus diselidiki secara mendalam untuk mencegah salah tangkap dan pencemaran nama baik.

​Pihak Kakek W berharap kepolisian dapat menelusuri motif pelaporan secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya dendam pribadi yang mendasari tuduhan serius ini. (***).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Akses penting yang selama ini menjadi urat nadi dua kabupaten, Karawang dan Bogor, akhirnya diperkuat. Puluhan Prajurit TNI dari Kodim 0604/Karawang bersama masyarakat di dua desa perbatasan menggelar aksi gotong royong besar-besaran untuk membangun jembatan gantung permanen.

Jembatan ini merupakan penghubung utama antara Desa Cikutamahi (Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor) dan Desa Medalsari (Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang).

Sebelumnya, jembatan tersebut hanya berupa struktur bambu yang rapuh, berisiko tinggi, dan rentan rusak akibat cuaca.

Danramil 0401/Pangkalan, Kapten Inf Sukarya, menegaskan komitmen TNI dalam memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga.

"Kami hadir bersama masyarakat untuk mengubah struktur yang sebelumnya hanya bambu. Ini tidak layak dan sangat berbahaya bagi warga yang melintas sehari-hari," ujar Kapten Sukarya saat ditemui di lokasi pembangunan Rabu( 10/11/2025).

Menurutnya, jembatan baru ini akan dibangun menggunakan material yang jauh lebih kuat, yakni plat besi, menjadikannya jembatan gantung yang kokoh dan tahan lama.

"Ini adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang mendesak. 

Kami memastikan jembatan ini aman dan berfungsi optimal bagi aktivitas pendidikan, kesehatan, dan terutama pergerakan ekonomi masyarakat di perbatasan," tambah Danramil.

Pembangunan jembatan ini disambut antusias oleh warga dari Desa Cikutamahi maupun Desa Medalsari. 

Gotong royong terlihat jelas, di mana warga bergiliran membantu prajurit mengangkut material, memasang rangka, dan mempersiapkan fondasi.

Jembatan yang kuat dan permanen ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga memangkas waktu tempuh dan biaya logistik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di dua desa tersebut.

Kodim 0604/Karawang berkomitmen untuk mengawasi dan menyelesaikan proyek ini secepat mungkin agar masyarakat dapat segera menikmati akses yang aman dan layak. (red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kasus dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan kepada Neni seorang ibu menyusui yang sempat menyita perhatian publik kini memasuki babak pembelaan dalam persidangan pidana di mana penasihat hukumnya Syarif Hidayat, SH membacakan nota pembelaan (pledoi/pleidoi) sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), bertujuan untuk membantah dakwaan, memohon keringanan hukuman, atau bahkan pembebasan dengan menyajikan argumen hukum dan fakta yang meringankan terdakwa. Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, Neni dalam kedudukan sebagai tersangka sempat menjadi tahanan pengadilan negeri Karawang. Kuasa hukum Neni mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan, mengingat tersangka sedang memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan susu ibunya sebagai asupan pokok. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan membebaskan Neni selama persidangan.

" Sidang pembelaan klien kami sodara Neni dengan membacakan nota pembelaan yang intinya pernyataan hukum bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki niat jahat (mensrea) sehingga patut majlis hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan." Ucap Syarif Hidayat kepada mediasinfo.net usai sidang.

Neni didakwa dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) pasal 36 dengan tuntutan hukuman percobaan selama 3 bulan. Neni saat ini tidak ditahan. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Program ketahanan pangan tahun 2025 di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, menunjukkan hasil nyata dengan dilaksanakannya panen raya jagung hibrida. 

Kegiatan yang berlokasi di Dusun Sukajaya ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan Kepolisian Sektor (Polsek) Klari.

Panen ini menjadi simbol keseriusan Desa Anggadita dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan yang tahun ini mencakup sektor perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan peternakan domba.

Yusup Zayadi, Ketua BUMDes Anggadita Juara, menegaskan pentingnya program ini bagi kesejahteraan warga.

"Program ketahanan pangan di bumi Anggadita pada tahun 2025 ini merupakan kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, dan instansi Polri, khususnya Polsek Klari, untuk bisa panen jagung hibrida. Program ketahanan pangan tahun ini terdiri dari perikanan, pertanian, perkebunan jagung, dan hewan ternak domba," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

 "Keterlibatan masyarakat dalam BUMDes ini sangat penting. Program ini cukup mendukung ekonomi, dan menjadi wadah yang sekiranya bisa membantu kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi," tegasnya.

Salah satu petani pengelola, Pak Udi, menjelaskan proses penanaman yang memakan waktu cukup lama.

"Seumur jagung ini hampir menelan waktu tiga bulan setengah. Kalau cuaca panasnya bagus, bisa 100 hari (panen). Kalau dibanding dengan biaya, memang cukup lumayan. Jagung hibrida ini khusus digunakan untuk pakan ternak, seperti pakan ayam dan merpati. Tidak bisa untuk konsumsi manusia, paling hanya bisa buat campuran kopi seperti yang sering kita dengar," jelas Pak Udi.

Pak Udi menambahkan bahwa dibandingkan jagung manis yang hanya memerlukan dua bulan setengah, masa tanam jagung hibrida lebih lama. Namun, jagung jenis ini disebut memiliki keunggulan karena tidak rentan terhadap hama.

Penanaman jagung hibrida ini merupakan pengalaman pertama (pemula) di lahan Dusun Sukajaya. 

Lahan yang dipanen hari ini adalah seluas 1.500  meter persegi. Selain itu, ada juga lahan milik warga lain seluas sekitar 2.500 hingga 3.000 meter persegi yang turut serta dalam program ini.

Program ini didukung penuh oleh berbagai pihak. "Kami dibantu oleh Polsek, BUMDes, dan dari Bulog juga katanya akan menerima hasilnya. Kami juga didorong dan dibantu dengan obat-obatan serta pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari Dinas Pertanian," tutup Pak Udi.

Sinergi antara BUMDes Anggadita Juara, Pemerintah Desa, dan aparat penegak hukum dalam program ketahanan pangan ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi desa-desa lain dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. (jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Pengaturan Lalu Lintas (Gatur) Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, pada Rabu (3/12/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan jalur serta personel gabungan dalam rangka pengamanan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dalam Operasi Lilin Lodaya 2025.

Kapolda Jabar didampingi oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar dan disambut langsung oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Bupati Karawang H. Aep Saepuloh, SE.,

Hadir pula Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, S.H., S.I.K., M.K.P., M.Si., serta perwakilan dari TNI, Dandim 0604/Karawang Letkol INF Naryanto dan

Danramil 0406/CKP Kapten Inf. Encep Sumarna.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Rudi Setiawan menekankan dua poin utama bagi seluruh personel yang akan bertugas.

"Kami datang untuk memastikan jalur dan kesiapan jajaran kepolisian. Saya tegaskan, kedisiplinan personel adalah yang utama. Selain itu, sinergi antar instansi harus kuat," katanya.

Kapolda menambahkan, "Ini penting untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mengatasi potensi bencana selama Ops Lilin Lodaya," ujar Kapolda.

Simpang Jomin yang merupakan salah satu titik krusial di jalur Pantura menjadi fokus utama pengecekan. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan bingkisan kepada personel gabungan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Sementara itu, perwakilan dari TNI, Kapten Inf. Encep Sumarna, menegaskan komitmen jajaran Kodim 0604/Karawang dan Koramil untuk mendukung penuh upaya pengamanan Nataru.

"Kami dari TNI, khususnya Kodim 0604/Karawang, siap bersinergi 100% dengan Polri dan instansi terkait lainnya dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru," katanya.

Sambungnya, Keterlibatan TNI adalah wujud soliditas kami dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

"Kami akan all-out membantu memastikan kelancaran arus, termasuk membantu penanganan situasi darurat dan potensi bencana di Karawang," tegas Kapten Inf. Encep Sumarna mewakili Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto.

Kunjungan kerja ini menegaskan kolaborasi solid antara Pemerintah Daerah, Polri, dan TNI di Karawang dalam menyambut periode libur akhir tahun, dengan harapan masyarakat dapat merayakan Nataru 2026 dengan aman, nyaman, dan lancar. (Jide).