KARAWANG | Mediasinfo.net - Pendamping PKH Kecamatan Tempuran Eva Silviana memberikan Klarifikasi terkait permasalahan bantuan sosial PKH yang belum disalurkan pendistribusian KKS yang penerimanya sedang berada diluar kota dan di Luar negeri atau dalam kategori yang diwakilkan pengambilannya. Sabtu (8/11/2025).

Ia selaku pendamping PKH pun belum mendapatkan informasi dari pihak Bank BNI untuk penyaluran bantuan tesebut, karena sejauh ini kartu KKS yang sudah didistribusikan untuk KKS yang pengambilannya tidak diwakilkan.

" Kami pun sebagai pendamping betul-betul ingin pendistribusian KKS segera selesai seluruhnya dan tepat sasaran juga yang menerimanya langsung orang yang bersangkutan, jumlah yang diterima itu sesuai," Paparnya. 

Eva pun menjelaskan terkait surat kuasa yang jadi permasalahan sebetulnya tidak digunakan dan tidak berlaku, karena pada kenyataannya kartu KKS diterima oleh yang bersangkutan tidak diwakilkan oleh siapapun. Keterlibatan pendamping PKH dalam pendistribusian KKS karena memang sudah tugas pokok pendamping yaitu memonitoring atau memantau penyaluran bantuan sosial, mengedukasi KPM dalam penggunaan KKS dengan benar, juga memastikan Kartu KKS diterima, disimpan dan ditransaksikan oleh KPM yang bersangkutan.

" Kami sebagai pendamping bertugas memastikan bahwa KKS itu diterima oleh orang yang tepat dan kami juga selalu terbuka dalam menerima keluhan dari masyarakat baik melalui kegiatan P2K2 melalui aparatur setempat, bahkan ada beberapa KPM yang sengaja konsultasi datang langsung kerumah kami dan itu kami terima dengan baik." Pungkasnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Mendekati Pilkades Kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses Pilkades Karawang 2025 seharusnya tidak lagi dilakukan, terlebih dengan cara-cara penebar fitnah terhadap calon salah satu kepala desa. Inilah yang dirasakan oleh Nurki calon kepala desa Cadaskertajaya pada Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. 

Kerabat calon Kades Nurki yang juga pengurus DPD Warga Bumiputera Indonesia Kabupaten Karawang Ahmad Suhendra mengatakan, seandainya terjadi pungli dalam pembuatan PTSL tahun 2024, seharusnya persoalan itu mencuat pada tahun tersebut atau ketika pungutan itu berlangsung. 

“Mengapa sudah satu tahun saat masyarakat sudah menerima sertifikat baru ramai. Kami juga bisa berasumsi kalau orang yang ngaku dipungut biaya hingga Rp. 800 perbidang sertifikat merupakan orangnya lawan politik. Sebab pungutan itu tidak bersifat masif atau menyeluruh bagi 250 pemohon PTSL justru ada juga yang belum melunasi walaupun biayanya Rp. 150.000,” kata Ahmad Suhendra dalam keterangan persnya, Jumat 7 November 2025. 

Dalam sebuah pemberitaan media daring Kades Nurki dengan kebijakannya dituding mencekik masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 dengan mematok tarif, Rp. 800 ribu hingga jutaan rupiah untuk setiap bidang PTSL yang diajukan.

“Fakta yang ada adalah bahwa masyarakat tetap diminta biaya sebagaimana ketentuan SKB 3 Menteri sebesar Rp. 150.000 untuk wilayah Pulau Jawa. Pemerintah Desa Cadaskertajaya tunduk pada aturan tersebut, bahkan ada beberapa orang penerima sertifikat yang belum melunasi biaya tersebut, saya tidak bisa sampaikan kepada publik, tapi bilamana aparat penegak hukum membutuhkan data tersebut, kami bersedia untuk membukannya,” kata Sekretaris Desa Cadaskertajaya, Maman dalam pemaparannya.  

Selain itu setelah dilakukan penelusuran terhadap masyarakat penerima PTSL, Maman menjelaskan ada sejumlah calon pemohon PTSL yang pada tahun 2024 akan dimintai biaya oleh oknum penghubung  hingga Rp. 800 ribu dengan alasan, keputusan itu merupakan hasil musyarawah desa, namun saat itu pejabat Kades Cadaskertajaya Nurki segera melarangnya dan meminta masyarakat datang langsung ke desa. Sebab ada juga pemohon PTSL yang memiliki lahan khususnya sawah namun berdomisili di desa lain.  

Sehingga hampir dipastikan seluruh penerima PTSL pada tahun 2024 membayar retribusi sesuai dengan ketentuan. Kalaupun ada masyarakat yang memberikan tambahan untuk makan, kopi, rokok, dan kue-kue, itu merupakan kesadaran mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. 

“Yang Namanya bertamu, siapapun yang datang biasanya disuguhi apalagi ini, tamunya membantu masyarakat sehingga punya sertifikat, wajar saja kalau masyarakat memperlakukan tamu dengan istimewa,” kata dia. 

Berkaitan dengan adanya pengakuan salah seorang warga yang merasa ditarif uang hingga Rp. 800 ribu untuk pembuatan PTSL, Maman mempersilahkan masyarakat itu melaporkannya ke desa. Pihaknya akan membantu masyarakat agar orang yang melakukan pungli tersebut untuk mengembalikan uang masyarakat. Bilamana yang bersangkutan menolak dengan alasan apapun, maka pihak Pemerintah Desa Cadarkertajaya bersama korban pungli akan melaporkan kasus tersebut ke Aparat penegak hukum. (****)

Realita di lapangan ternyata tidak seindah yang diharapkan. Banyak hal teknis yang masih menjadi ganjalan kelancaran program tersebut. Sebut saja seorang penerima manfaat PKH yang ada di Desa Pancakarya, terpaksa harus bersabar untuk bisa menerima pencairan dana bantuan tersebut sesuai jadwal nya, karena ia sedang berada di luar Jawa. Dana bantuan tidak bisa dicairkan selain oleh KPM sesuai KTP. Sedangkan anaknya yang yatim sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pendidikan yang sedang dijalaninya.

Dari kejadian tersebut Waslam selaku perwakilan dari opertator SIKS-NG se-Kecamatan Tempuran mengeluhkan ketidak puasannya yang tidak diberikan hak mewakili atas KPM yang berhalangan, agar dana bisa diterima tepat waktu, sementara dana tertahan di Bank penyalur (BNI 46). Ia juga mengatakan, kuasa hanya bisa diberikan kepada pendamping PKH. Hal ini, menurut operator adalah pernyataan pendamping PKH tingkat kecamatan.

"Kalau memang bisa dikuasakan, mengapa mesti harus oleh pendamping PKH, Bukankah pendamping itu hanya bertugas memberikan pendampingan, Kami kan lebih mengetahui dan bertanggung jawab soal pendataan pengajuan bahkan ketika warga protes atau komplain, kan kami yang berhadapan dengan warga." Ucap Waslam dengan nada kesal.

Waslam menambahkan, Pelaksanaan program tersebut yang menjadi garda terdepan adalah aparatur desa, terutama RT, RW, Kadus dan petugas TKSK, termasuk para operator di desa masing-masing, yang memiliki kedekatan dengan warga, terutama ketika terjadi komplain dari warga, mereka lah akan menjadi gunjingan, Bukan operator PKH. Selain itu, pemerintah, melalui Dinas Sosial telah menugaskan para pendamping, untuk melakukan pendampingan teoritis maupun teknis pada penyaluran dana bantuan tersebut." Paparnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadist (MTQH) Tingkat Kecamatan Tempuran Tahun 2025 resmi dibuka Oleh Camat Tempurah H.M. Komarudin.FR, SE, Kp, MM, yang bertempat di halaman Kecamatan Tempuran. Kamis (6/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimcam, tokoh agama (MUI dan KUA), Ketua PGRI cabang Tempuran serta seluruh Kepala Desa se Kecamatan Tempuran dan kontingen peserta dari tiap Desa dan para ibu - ibu PKK juga tamu undangan.

Camat Tempura disela- sela acara menyampaikan Ia mendukung penuh kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa MTQH adalah sarana strategis untuk mencetak generasi Qur'ani khusunya di wilayah Kecamatan Tempuran dan kegiatan MTQH ini meliputi 5 jenis perlombaan diantaranya Tahfidz Qur'an, Syahril Quran, Tilawah, Kaligrafi dan Tartil dan acara tersebut dimeriahkan  dengan adanya lomba Kosidah.

"Kami pemerintah Kecamatan Tempuran menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan MTQH ini. Kegiatan ini adalah sarana strategis untuk mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an, tetapi juga mampu mengamalkan isinya. Dan yang menjadi juara di tiap perlombaan, nanti akan menjadi perwakilan Kecamatan Tempuran dalam perlombaan MTQ di tingkat Kabupaten." Ucap Camat.

Camat pun menekankan bahwa melalui momentum ini, seluruh elemen masyarakat Tempuran diajak untuk bersama-sama berkontribusi nyata dalam membangun Karawang yang lebih religius, maju, dan berdaya saing, dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang kuat. (jideddy).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Terkait pemberitaan yang tebit di media online masalah ketahanan pangan Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang tahun 2023 yang diduga tidak tertib administrasi Kepala Desa angkat bicara. Kamis (6/11/2025).

Adnan menjelaskan, Program ketahanan pangan tahun 2023 yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat dari 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.168.916.000 untuk program ketahanan pangan semua sudah terealisasi untuk pembelian hewan ternak untuk yang dikelola oleh warga sebanyak 10 ekor dan dua ekor sapi.

"Kenapa gak dibelikan ke kambing semua, Karena kambing sering mati akhirnya saya pindahkan ke sapi, jadi saya belikan kambing 10 ekor dengan per ekornya Rp 1.500.000,- dan sapi dua ekor yang satu harga 40.000.000,- dan yang satunya harga 45.000.000,- adapun anggaran untuk pembuatan kandang semuanya sudah saya realisasikan. Silahkan cek langsung ke lapangan, apakah ada yang fiktif." Papar Adnan.

Cecep Saripudin sebagai pengelola ketahanan pangan tahun 2023 saat ditemui awak media mengatakan, Domba yang Ia urus sebanyak 2 ekor, Sapi 2 ekor dan sisanya yang 8 ekor kambing dikelola oleh warga yang istilah bahasa kampung diparokan.

"Kambing yang diurus oleh saya 2 ekor dan sapi 2 ekor sisanya kambing yang 8 ekor lagi diurus oleh warga, diparokan pak." Ucap Cecep.

Kades Kalijaya juga menambahkan, Kalau emang ada warga yang mempertanyakan terkait masalah ketahanan pangan kenapa tidak langsung menanyakan kepada saya dan masalah ktransfaranan kan sudah saya pampang baliho di depan desa terkait anggaran yang sudah direalisasikan oleh Desa." Pungkasnya. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadist (MTQH) Tingkat Kecamatan Telagasari Tahun 2025 resmi dibuka pada hari Senin, 3 November 2025, di Lapangan Kecamatan Telagasari.

Mengusung tema "Dari Telagasari kita wujudkan masyarakat Qur'ani menuju Karawang yang religius dan berdaya saing", kegiatan ini dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimcam, tokoh agama (MUI dan KUA), serta seluruh Kepala Desa dan kontingen peserta.

Danramil 0409/Telagasari, Kapten Inf. Ade Sudarya, yang turut hadir, menyampaikan dukungan penuhnya dan menegaskan bahwa MTQH adalah sarana strategis untuk mencetak generasi Qur'ani.

"Kami dari Koramil 0409/Telagasari menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan MTQH ini. Kegiatan ini adalah sarana strategis untuk mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an, tetapi juga mampu mengamalkan isinya," ujar Kapten Ade Sudarya.

Ia menekankan bahwa melalui momentum ini, seluruh elemen masyarakat Telagasari diajak untuk bersama-sama berkontribusi nyata dalam membangun Karawang yang lebih religius, maju, dan berdaya saing, dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang kuat. 

Acara pembukaan yang berlangsung tertib dan lancar dari pukul 08.30 hingga 10.00 WIB ini, menjadi bukti sinergi solid antara TNI/Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan mental spiritual di wilayah Telagasari. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kasus penahanan seorang ibu menyusui di Karawang akhirnya mendapat titik terang. Pengadilan Negeri (PN) Karawang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Neni Nuraeni yang sebelumnya ditahan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Fidusia. Kamis (30/10/2025).

Syarif Hidayat, SH, sebagai Kuasa Hukum Neni menyampaikan kabar gembira tersebut usai sidang. Ia mengatakan bahwa majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihaknya.

“Alhamdulillah, sekitar pukul 01.30 dini hari sidang selesai, dan majelis hakim mengabulkan permohonan kami terkait penangguhan penahanan Bu Neni. Namun proses eksekusinya tetap melalui Lapas dulu untuk pendataan, baru nanti sore diputuskan sepenuhnya,” ujar Syarif Hidayat, SH.

Sebelumnya Kasus ini menyita perhatian publik karena Neni diketahui masih memiliki bayi yang bergantung penuh pada ASI. Penahanan yang dilakukan membuat sang anak tidak mendapatkan asupan susu ibu selama enam hari dan akhirnya jatuh sakit.

Syarif menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa.

Terima kasih banyak atas support dan doa dari rekan-rekan, terutama dari abang-abang semua yang terus peduli dan membantu hingga permohonan kami diterima,” ungkapnya. ***

KARAWANG | Mediasinfo.net – Bagi prajurit TNI, tugas adalah segalanya. Namun, bagi Serka Imang, Babinsa Desa Telagasari dari Koramil 0409/Telagasari, Kodim 0604/Karawang, tugas di sawah telah menjadi panggilan hati. 

Dalam rangka mengawal program Swasembada Pangan Nasional melalui Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), Serka Imang langsung terjun ke sawah, hadir sebagai pendamping sejati bagi petani.

Bukan hanya berdiri di pinggir pematang, Serka Imang sering terlihat ikut memegang cangkul dan mengoperasikan traktor mini. 

Aksi ini bukan pencitraan, melainkan wujud nyata kepeduliannya. Ia percaya, dengan merasakan langsung kesulitan petani, solusi yang diberikan akan lebih tepat sasaran.

"Jika kita hanya memberi perintah, itu mudah. Tapi jika kita ikut merasakan dinginnya air dan panasnya matahari, semangat petani ikut terangkat," kata Serka Imang.

"Program LTT ini adalah jantung ketahanan pangan kita. Kami memastikan tidak ada sejengkal pun lahan yang menganggur dan hasilnya optimal."

Keterlibatan Serka Imang terbukti efektif. Petani tidak hanya mendapatkan pendampingan teknis dan pengawasan, tetapi juga dukungan psikologis.

Mereka melihat sosok TNI yang peduli pada hasil panen mereka, yang secara langsung meningkatkan motivasi dan disiplin dalam mengolah lahan.

Kegiatan pendampingan ini menjadi bukti bahwa TNI berperan aktif di luar barak, menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga sektor krusial seperti pangan.

Serka Imang bukan hanya Babinsa, ia adalah sahabat tani yang menjamin kedaulatan pangan dimulai dari Desa Telagasari. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Kasus penahanan Neni Nuraeni seorang ibu menyusui warga Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang menuai perhatian publik yang ditahan Pengadilan Negeri Karawang terkait perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Fidusia. Selasa (28/10/2025).

Ironisnya, penahanan itu dilakukan meski Neni memiliki bayi yang masih bergantung pada ASI. Akibatnya, sang anak sudah enam hari tidak mendapat ASI dan kini sakit demam.

Kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat, SH, menilai penahanan ini tidak berperikemanusiaan dan mengabaikan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Penahanan terhadap klien kami jelas melanggar hak anak. Sudah enam hari ditahan, bayi Neni kini sakit dan demam karena tidak mendapatkan ASI dari ibunya," tegas Syarif Hidayat.

Suami Neni, Denny Darmawan menceritakan kronologisnya, ia mengajukan kredit mobil di Adira Finance Cikarang pada tahun 2023 . Pengajuan kredit menggunakan nama Neni (istri) sebagai pihak yang disetujui, meski kendaraan seluruhnya digunakan oleh suaminya.

Angsuran hanya berjalan enam kali. Setelah itu, suami Neni diduga mengalihkan mobil kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Neni. Kendaraan tersebut kemudian dikabarkan hilang dan bahkan disebut-sebut sempat terbakar.

Adira melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Neni awalnya hanya diperiksa sebagai saksi. Namun, penyidik kemudian menaikkan statusnya menjadi tersangka, meskipun yang menguasai mobil adalah suaminya.

Polisi dan kejaksaan tidak melakukan penahanan saat penyidikan dengan alasan Neni masih memiliki bayi yang membutuhkan ASI.

22 Oktober 2025

Saat perkara masuk ke PN Karawang, situasi berubah. Hakim memerintahkan penahanan terhadap Neni sekitar pukul 18.00 WIB. Ia langsung dibawa ke Rutan Lapas Karawang.

23 Oktober 2025

Sidang pertama digelar. Kuasa hukum mengajukan permohonan pengalihan penahanan agar Neni tidak dipisahkan dari bayinya. Namun hingga hari keenam, permohonan belum dikabulkan.

28 Oktober 2025

Bayi Neni dilaporkan jatuh sakit dan mengalami panas tinggi karena tidak mendapat ASI sejak ibunya ditahan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menjerat Neni dengan Pasal 36 UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP (penggelapan). Namun, kuasa hukum menilai penerapan dua pasal ini keliru.

Fidusia adalah lex specialis, tidak boleh dicampurkan dengan pasal umum KUHP. Ini cacat formil dan dari awal kami melihat ada penerapan pasal yang tidak tepat," kata Syarif Hidayat.

Ia juga menyayangkan proses penyidikan yang menurutnya tidak menyentuh pihak-pihak penting lainnya, seperti notaris pembuat akta fidusia dan Kementerian Hukum dan HAM penerbit sertifikat fidusia.

Kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tidak mempermasalahkan proses hukum, tetapi memohon agar hak anak didahulukan.

Silakan proses hukum berjalan, kami hormati. Tapi jangan korbankan anak yang masih menyusu. Ini soal kemanusiaan, bukan sekadar perkara kredit kendaraan," tegasnya. ***

KARAWANG | Mediasinfo.net - Komitmen Yayasan Bersatu Membangun Indonesia Sejahtera (YBMIS) dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak kurang mampu kembali dibuktikan. Setelah hadir di Cikarang, kini yayasan tersebut meresmikan Rumah Pelita (Peduli Literasi Anak Indonesia) yang kedua di Jalan Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Selasa (28/10/2025).

Peresmian Rumah Pelita 2 ini terlaksana berkat kolaborasi dengan Kodim 0604/Karawang. Acara tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda di antaranya Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap S.I.P., M.I.P., Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto, serta Ketua Persit KCK Cabang XXXI Kodim 0604/Karawang, Ny. Maya Naryanto.

Pendiri sekaligus Pembina YBMIS, Franky Moris Hutapea, menyampaikan bahwa Rumah Pelita hadir sebagai tempat pembinaan dan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah. Menurutnya, program utama yang dijalankan adalah pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A setara SD, Paket B setara SMP hingga Paket C setara SMA.

“Melalui Rumah Pelita, kami membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang tertinggal karena faktor ekonomi atau situasi keluarga. Kami ingin memastikan mereka tetap memiliki kesempatan meraih masa depan,” ujar Franky.

Ia menyebutkan, YBMIS sudah menjalankan 347 aksi sosial dalam lima tahun terakhir. Targetnya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, yayasan ini mampu menembus 1.000 aksi pendidikan dan sosial yang menjangkau wilayah Bekasi, Karawang, bahkan seluruh Jawa Barat.

Di sela acara peresmian, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap memberikan apresiasi terhadap misi sosial yang dijalankan YBMIS. Menurutnya, kehadiran Rumah Pelita merupakan langkah nyata mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia melalui jalur pendidikan.

“Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Program seperti ini harus terus didukung agar anak-anak yang sempat kehilangan kesempatan tetap bisa belajar,” ucapnya.

Danrem juga menilai keberadaan Rumah Pelita merupakan bentuk investasi amal yang akan berdampak panjang bagi bangsa ke depan.

“Manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Mudah-mudahan dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang berpendidikan dan berakhlak,” tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto menegaskan bahwa program ini merupakan gerakan yang harus terus dijaga semangatnya. Ia menilai pendidikan adalah jalan utama mengubah kehidupan seseorang.

"Seperti yang sering disampaikan Pak Franky, cara terbaik mengubah nasib adalah melalui pendidikan. Karena itu, program seperti ini harus terus berjalan meski ada tantangan. Jangan menyerah, tetap melangkah maju,” tegasnya. (jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Tanggapi pemberitaan berjudul Proyek Jembatan Siluman Diduga Aspirasi Milik Dewan Provinsi Mangkrak, Warga Curigai Transparansi Anggaran, Kepala Desa Pancakarya akhirnya memberikan  penjelasan sekaligus hak jawab terkait informasi yang beredar. Selasa (28/10/2025).

Dalam keterangannya Kepala Desa Pancakarya Asep Sugianto menegaskan bahwa proyek jembatan yang dimaksud bukanlah proyek mangkrak, melainkan program pemerintah pusat melalui kegiatan PISEW (Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

" Itu pekerjaan PISEW, bukan proyek aspirasi anggota dewan melainkan pekerjaan hasil kerja sama antara dua desa, yaitu Desa Pancakarya dan Desa Tanjungjaya dan saat ini pengerjaannya masih berjalan sedang tahap pengelasan rangka besi jembatan," jelas Asep Sugiarto.

Asep Sugianto pun menjelaskan bahwa struktur jembatan tersebut menggunakan material baja WF, CNP, dan wiremesh, yang sebelumnya telah melalui tahapan pengecoran beton. Saat ini, pekerjaan memasuki tahap pemasangan struktur baja oleh tenaga ahli las baja, dan akan dilanjutkan kembali oleh pekerja cor setelah tahap baja selesai.

" Struktur beton jembatan sudah selesai, sekarang masuk tahap struktur baja. Jadi bukan berhenti, tapi memang menyesuaikan proses kerja dan tenaga ahli di bidangnya,” terangnya.

Asep juga membeberkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp235 juta, bersumber dari program Kementerian PUPR (Pusat) dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Antar Desa (KKAD). Jembatan tersebut menjadi akses utama yang menghubungkan Desa Pancakarya dengan Desa Tanjung Jaya, berfungsi penting sebagai jalur mobilisasi hasil pertanian dan aktivitas warga dua desa.

" Ini proyek strategis bagi warga kami. Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas ekonomi, khususnya hasil produksi pertanian warga Pancakarya dan Tanjung Jaya," pungkas Asep Sugiarto.

Kepala Desa Pancakarya dengan adanya penjelasan tersebut berharap publik dapat memahami bahwa pengerjaan proyek PISEW tersebut masih berlangsung dan berjalan sesuai tahapan teknis. (red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Polres Karawang berhasil mengungkap kasus kematian tragis seorang bayi baru lahir dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah. Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, dalam konferensi persnya, menyatakan bahwa penyidik berhasil mengidentifikasi dan menetapkan dua orang pelaku yang diduga sebagai orang tua kandung dari bayi malang tersebut.

"Kasus ini berawal dari penemuan mayat bayi yang sudah menjadi buah bibir masyarakat di Kampung Kalengkuku, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Setelah mendapat laporan, tim dari unit Reskrim, Samapta, dan Polsek segera mendatangi TKP. Mereka kemudian berkoordinasi secara intensif untuk menelusuri identitas korban dan pelaku," jelas Kapolres. Selasa 28 Oktober 2025.

Lebih lanjut Kapolres mengungkapkan, berkas kejahatan ini berhasil dibongkar polisi dalam kurun waktu satu kali 24 jam. Dua pelaku berhasil diamankan. Pelaku pertama berinisial MRB (20), laki-laki, warga Labanmulia, Kecamatan Tegalmulia. Sementara pelaku kedua berinisial RDL (21), perempuan, warga Dusun Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang.

"Menurut pengakuan pelaku kepada penyidik, kejadian pahit ini berlangsung pada Sabtu, 25 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, RDL melahirkan bayi tersebut di kediamannya di Pasir Tanjung. Alih-alih merawat, kedua pelaku justru mengambil tindakan keji," ungkapnya.

Dengan sengaja, MRB dan RDL menutup mulut bayi malang itu menggunakan lakban. Tindakan ini mengakibatkan bayi tersebut tidak dapat bernapas dan akhirnya meregang nyawa. Tidak berhenti di situ, kedua pelaku kemudian membungkus jasad bayi dengan kain berwarna hitam dan biru.

"Untuk menghilangkan jejak, mereka memasukkan jasad korban ke dalam beberapa lapis tas. Korban pertama-tama dimasukkan ke dalam tas kresek merah, lalu ke dalam tas ransel hitam, dan akhirnya dimasukkan lagi ke dalam tas dinding berwarna hitam. Barang bukti berlapis itu kemudian mereka buang di Kampung Kalengkuku, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi kejadian," tandasnya.

Kapolres menjelaskan bahwa motif utama di balik tindakan kejam ini adalah rasa panik dan malu yang mendalam. Kedua pelaku menjalani hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah yang berujung pada kehamilan. Ketika bayi lahir, mereka tidak siap dan takut dicemooh oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku cukup lengkap, antara lain satu tas ransel merek HIM warna hitam, kain jarik biru dan coklat, satu buah lakban, satu tas dinding hitam, dan satu tas kresek merah. Barang-barang ini menguatkan posisi tersangka dalam melakukan aksinya.

Kedua pelaku kini ditahan dan dikenakan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengancam pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah penjara selama 15 tahun. Kasus ini menjadi pengingat pilu akan kerentanan anak dan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi.***

KARAWANG | Mediasinfo.net  -  Polres Karawang kembali menorehkan catatan kinerja gemilang dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dalam periode dua bulan, mulai September hingga Oktober, jajaran Polres Karawang berhasil mengungkap puluhan kasus dan menetapkan puluhan tersangka.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, dalam rilis persnya, menyampaikan bahwa selama periode tersebut, sebanyak 28 kasus narkoba berhasil diungkap. "Kami berhasil melaksanakan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 28 kasus," ujarnya di hadapan awak media. Selasa 28 Oktober 2025.

Rincian dari 28 kasus tersebut sangat signifikan. Untuk narkotika jenis sabu-sabu, terdapat 20 kasus yang berhasil diungkap dengan 24 orang tersangka. Sementara untuk ganja, ada 3 kasus dengan 3 tersangka. Narkotika jenis sintetis (site) diungkap dalam 2 kasus dengan 2 tersangka. Tak hanya itu, penyidik juga mengungkap 3 kasus Obat Keras Tertentu (OKT) dengan 3 tersangka. "Sehingga jumlahnya ada 28 kasus dengan 32 tersangka," tegas Kapolres.

Dari sekian banyak kasus, Kapolres menyoroti beberapa pengungkapan yang melibatkan barang bukti dalam jumlah besar. Pertama, kasus sabu yang diungkap pada 24 September 2025 di Dusun Tanjung Jaya, Desa Muara Cilamaya. Dalam operasi ini, polisi menyita 126,55 gram sabu dan menangkap satu tersangka berinisial RZ.

Kedua, kasus ganja yang digrebek pada 22 Oktober 2025. Lokasi penangkapan berada di Puri Teluk Jambe Blok C, Desa Simabaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Polisi berhasil mengamankan ganja seberat 1,247 kilogram dan menciduk satu tersangka berinisial Daf alias BBL, yang diduga berperan sebagai pengedar.

Ketiga, kasus OKT yang diungkap pada Selasa, 14 Oktober 2025. Berawal dari operasi di Perumahan Orchidia, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, polisi berhasil menyita barang bukti yang mencengangkan, yakni 8000 butir obat keras terlarang.

Kapolres juga memaparkan ancaman hukum berat yang menanti para tersangka. Untuk sabu di bawah 5 gram, dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Untuk sabu di atas 5 gram, ancamannya lebih berat, yakni Pasal 112 ayat (2) dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Sementara untuk ganja, pelaku dijerat Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 8 miliar. Narkotika sintetis dikenakan pasal yang sama dengan sabu ringan. Khusus untuk OKT, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (2) UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, yang mengancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.

Kapolres turut mengungkap modus operandi yang umum digunakan dalam peredaran narkoba di wilayahnya, yaitu sistem tempel. Modus ini memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung tanpa harus bertatap muka langsung, sehingga meningkatkan tantangan bagi aparat. Keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polres Karawang untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dengan segala modusnya.***

KARAWANG | Mediasinfo.net – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam memperkuat sinergi tiga pilar keamanan terwujud nyata. Bupati Karawang, H. Aep Syaepulloh, secara resmi meresmikan gedung baru Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0604/Karawang yang baru, menandai dukungan penuh Pemkab kepada jajaran TNI.

Usai menghadiri acara Bupati Aep Syaepulloh menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Keluarga besar Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) atas nama Forkopimda dan seluruh Masyarakat Karawang.

Ia menegaskan, Makodim yang dibangun dalam dua tahap ini merupakan simbol kolaborasi yang kuat dan menghaturkan terima kasih kepada keluarga besar Korem SGJ dan Kodim.

"Kodim Karawang  adalah salah satu mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, gedung yang megah dan luas ini mudah-mudahan bisa memberikan kesemangatan untuk para prajurit dan memberikan pelayanan yang luas, yang mengena kepada masyarakat Karawang," katanya.

Bupati Aep secara gamblang menjelaskan alasan di balik kuatnya dukungan Pemda kepada TNI dan Polri. Ia mengaku sangat terkesan dengan kinerja mereka, terutama saat Karawang menghadapi krisis kesehatan.

"Pasca saya menjadi Wakil Bupati, saya melihat bagaimana kinerja TNI Polri sangat luar biasa saat penanganan COVID-19 di Karawang. Pemda bersama TNI Polri berjibaku melakukan percepatan," ungkapnya.

"Saya akhirnya menyimpulkan, setelah pulih, apa yang bisa saya berikan? Kami yakin bahwa negara hadir melalui TNI dan Polri, dan itu perlu kita hargai."tambahnya.

Bupati Aep menyebut dukungan anggaran daerah untuk pembangunan ini sebagai bagian dari program "Simponi"—sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan harmonisasi sinergi antara Pemda, TNI, dan Polri.

"Saya pikir ini dukungan anggaran juga tidak ternilai dan sangat kecil, tapi ini adalah rasa sayang kami terhadap prajurit TNI Polri," jelas Aep Syaepulloh.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dukungan tersebut. "Kegiatan yang namanya Simponi selama saya menjabat menjadi Bupati enggak mungkin di coret. Mudah-mudahan kalau APBD besar, saya akan tambahin," ujarnya, menjamin bahwa program sinergi yang melibatkan 30 kecamatan ini akan terus berjalan.

Sementara itu, Danrem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Hinca Soleh Harahap, mewakili jajaran Korem, menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Bupati Aep Syaepulloh dan Pemkab Karawang.

"Alhamdulillah Kita bisa menyaksikan peresmian gedung dan aula Makodim 0604/Karawang. Saya mewakili jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran atas perhatian bantuannya kepada Kodim Karawang," kata Kolonel Hinca.

Ia berharap, dengan fasilitas baru ini, Kodim 0604/Karawang dapat memberikan pelayanan, kontribusi, dan kinerja yang semakin baik kepada masyarakat.

Peresmian Makodim ini menjadi bukti bahwa Karawang meyakini, dengan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan Pemda, "negara hadir" dan Karawang akan menjadi daerah yang "berkah dan maju."

‎KARAWANG | Mediasinfo.net – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Golkar, Sri Rahayu, menggandeng Bank BJB dalam kegiatan Peran Pengawasan DPRD Provinsi Jabar Mendorong Efektivitas Penyaluran KUR Pertanian, bersama kelompok tani di Desa Pasirkamuning, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Senin (27/10/2025).

‎

‎Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah diskusi antara wakil rakyat, perbankan, dan masyarakat tani terkait peningkatan tata kelola pemerintahan serta akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

‎

‎Dalam kesempatan itu, Sri Rahayu menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran, termasuk program pembiayaan seperti KUR yang diharapkan mampu membantu petani dalam mengembangkan usaha pertanian mereka.

‎

‎Ia juga mendorong agar kelompok tani lebih aktif memanfaatkan fasilitas KUR untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di tingkat desa.

‎

‎Pihak Bank BJB yang turut hadir Kukuh dan Nika memberikan pemaparan terkait mekanisme pengajuan dan manfaat program KUR, serta mengedukasi para petani agar dapat mengelola pinjaman dengan baik dan berkelanjutan.

‎Program ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil, terutama petani, agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dengan bunga tinggi dari pihak tidak resmi.

‎

‎Sri Rahayu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat perekonomian daerah.

‎

‎“Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa memastikan bahwa program pemerintah berjalan efektif dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya. (Jide).

‎

​

KARAWANG | Mediasinfo.net – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI dan IM Japan kembali membuka pendaftaran dan seleksi Program Magang ke Jepang Tahap Dua tahun 2025.

Program yang digelar gratis ini secara khusus menargetkan warga ber-KTP Karawang dengan kuota keberangkatan lebih dari 200 orang.

​Menurut Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas (Bina Lattas) Disnakertrans Karawang, Puspita Wulansari, program pemagangan ini adalah kesempatan emas bagi pemuda Karawang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing global.

​"Ini adalah peluang besar bagi anak-anak muda Karawang untuk tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja di Jepang, tetapi juga menyerap disiplin, etos kerja, dan budaya industri yang unggul. Kami menargetkan lebih dari 200 warga Karawang bisa berangkat melalui seleksi tahap dua ini," ungkap Puspita Wulansari.

​Puspita menambahkan bahwa antusiasme masyarakat Karawang terhadap program ini sangat tinggi, sehingga para calon peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik.

​Jadwal dan Alur Seleksi Ketat

​Seleksi Magang Tahap Dua ini akan berlangsung ketat dengan rangkaian tes yang dimulai sejak Daftar Ulang pada 20, 21, dan 22 Oktober 2025.

​Alur seleksi utamanya sebagai berikut:

​Pembukaan dan Tes Matematika bersama IM Japan: 27 Oktober 2025 (Hari ini)

​Tes Kesamaptaan Tubuh bersama IM Japan: 28 Oktober 2025

​Tes Ketahanan Fisik bersama IM Japan: 29 Oktober 2025

​Wawancara bersama IM Japan: 29 Oktober 2025.

​Persyaratan Kualifikasi

​Pendaftar diwajibkan memenuhi sejumlah kualifikasi yang ketat, diantaranya:

- ​Usia maksimal 25 tahun.

- ​Tinggi badan minimal 158 cm dan berat badan minimal 50 kg.

- ​Latar belakang pendidikan formal diutamakan SMK Jurusan Teknik (Mesin, Otomotif, Alat Berat, Bangunan, Listrik, Elektronika, Industri) atau Diploma/Sarjana Jurusan Teknik.

​Lulusan SLTA Umum/Non Teknik diwajibkan memiliki Sertifikat Latihan Kerja dari BLK/LPKS minimal 160 jam pelajaran di jurusan teknik yang relevan, atau Pengalaman Kerja di bidang Teknik minimal 6 bulan.

- ​Tidak memiliki cacat fisik dan kelainan kesehatan tertentu seperti tato/bekas tato, tindik/bekas tindik, bekas patah tulang/operasi besar, kelainan gigi yang parah, buta warna, serta tidak berkacamata/mata silindris.

- ​Telah menerima minimal 1 kali vaksin Covid-19.

​Bagi warga Karawang yang berminat dan memenuhi kualifikasi, diimbau untuk segera mendaftar ulang di BIDANG BINA LATTAS Disnakertrans Karawang dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi Ijazah, serta Sertifikat Pelatihan atau Paklaring Kerja (jika ada). ​Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Contact Person di nomor 0851-1734-0404. (Red).

KARAWANG | Mediasinfo.net - ​Seorang ibu bernama Neni Nuraeni kini harus mendekam di balik jeruji tahanan pengadilan atas kasus kredit macet mobil yang ternyata dialihkan oleh suaminya. Penahanan ini menimbulkan keberatan mendalam, terutama mengingat Neni memiliki seorang bayi yang masih sangat membutuhkan ASI eksklusif.

​Kasus ini bermula ketika Neni Nuraeni setuju menjadi atas nama dalam perjanjian kredit mobil atas permintaan suaminya. Sebagai seorang istri, ia menjalankan kodratnya untuk patuh, tanpa mengetahui bahwa di kemudian hari sang suami akan memindahtangankan mobil tersebut dan menghentikan pembayaran kredit. Ketika cicilan macet, Neni yang tercatat sebagai debitur resmi, harus menanggung akibat hukumnya.

​Ironisnya, saat kasus bergulir di tingkat kepolisian dan kejaksaan, Neni tidak dikenakan penahanan. Namun, keputusan mengejutkan muncul di tingkat pengadilan, di mana Majelis Hakim memutuskan untuk menahannya.

​Keputusan penahanan ini sontak memisahkan Neni dari buah hatinya yang masih menyusui,  Perpisahan mendadak ini membuat bayi Neni terguncang. Menurut keterangan yang diterima, sang anak sudah satu malam tidak mendapatkan ASI ibunya dan dipaksa mengonsumsi susu formula, yang mengakibatkan kondisi kesehatannya memburuk.

​Pengacara Neni, Syarif Hidayat, S.H dalam persidangan yang digelar pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, telah mengajukan permohonan keberatan dan mendesak adanya peralihan jenis penahanan.

​"Kami telah mengajukan permohonan peralihan penahanan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Ini bukan hanya soal hak hukum klien kami, tapi juga menyangkut hak mendasar seorang anak untuk mendapatkan ASI dari ibunya," ujar Syarif Hidayat kepada mediasinfo.net.

​Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebutuhan vital anak bayi Neni. "ASI adalah kebutuhan esensial. Bayi ini sakit karena dipaksa beralih susu formula. 

"Kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini, mengingat pada tingkat penyidikan dan penuntutan klien kami tidak ditahan," tambahnya.

​Publik menanti keputusan pengadilan terkait permohonan peralihan penahanan ini, sembari menyoroti dilema yang dihadapi Neni Nuraeni sebagai korban "kepatuhan istri" yang kini harus berhadapan dengan sistem hukum, serta dampak buruk yang dialami oleh anak bayinya. 

Kasus ini menjadi cerminan perlunya keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama bagi seorang ibu dengan anak balita. Bila Majlis Hakim tidak mengindahkan permohonan itu, Syarif Hidayat, SH mengatakan pihaknya berencana akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net - Pengumuman resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang tentang pembukaan nomor pengaduan baru (0811-1015-1081) untuk mengatasi penipuan lowongan kerja disambut dengan reaksi keras dan skeptis dari netizen.

Alih-alih menyambut baik, kolom komentar dibanjiri curahan hati dan kritik pedas yang menyoroti betapa parahnya masalah ketenagakerjaan di Karawang, di mana dugaan praktik pungutan liar dan penipuan sudah menjadi "rahasia umum."

Mayoritas netizen meragukan keefektifan langkah Disnakertrans. Kritikan utama datang dari komentar yang menyebut pengumuman ini sebagai:

"OMON OMON... BIAR DIKIRA PEDULI NYATA DILAPANGAN BEDA CARITA,!! WEEEL!."

"Retorika doang... kadang mfi(mafia)nya ada didlm jg."

"Coba turun ke lapangan dong Disnaker, bukan rahasia umum cari kerja di Karawang harus pakai duit, bayar bayar bayar baru kerja."

Netizen menuntut agar Disnakertrans tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi segera turun ke lapangan dan menindak tegas oknum-oknum yang bermain.

Salah satu komentar paling mencolok mengungkap modus penipuan yang kini marak, yaitu:

"Sekarang mah banyak calo berkedok yayasan biar aman pgn kerja di perusahaan harus byar 9juta ptong gaji selama 6 bulan .6 bulan kontrak perpanjang bayar lagi... ini lah karawang ku...."

Narasi ini menggambarkan betapa terstrukturnya dugaan praktik pungutan liar, di mana calo bersembunyi di balik legalitas yayasan untuk meminta uang jutaan rupiah dengan dalih pengamanan kerja.

Sentimen lain yang muncul adalah rasa kecewa warga asli Karawang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di tanah kelahirannya sendiri, yang merupakan kota industri.

"Dari semenjak lulus sekolah belum pernah kerja di karawang padahal kota kelahiran. Malah lama bekerja sampai sekarang dikota tetangga di cikarang. Tapi gapapa, semoga generasi seterusnya bisa bekerja dan bersaing secara sehat di kotanya sendiri. Sedikit sedih tapi seorang muslim di tungtut untuk selalu sabar dan bersyukur. --suami said"

Di tengah tingginya ketidakpercayaan, muncul pertanyaan krusial mengenai jaminan keamanan bagi warga yang berani melapor:

"Kalo di tipu sama karang taruna lapornya kemana? apakah ada jaminan untuk keamanan ketika melapor pada pihak berwajib atas pelapor?"

Warga khawatir menjadi target balasan atau intimidasi jika melaporkan kasus penipuan, menunjukkan perlunya jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari pihak berwajib.

Secara keseluruhan, respon netizen menunjukkan bahwa masalah penipuan kerja di Karawang sudah mencapai titik kritis dan membutuhkan tindakan nyata serta transparansi dari pemerintah daerah, bukan sekadar layanan pengaduan baru.

Redaksi kami akan segera mencoba mengonfirmasi dan meminta tanggapan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang terkait keluhan dan keresahan masyarakat ini, serta langkah konkret apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti. (red).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sukses digelar pada Selasa (21/10/2025) di Lapangan Kecamatan.

Kegiatan ini menjadi forum penting bagi Forkopimda dan Forkopimcam untuk mendekatkan layanan dan menyerap aspirasi warga.

Danramil 0409/Telagasari, Kapten Inf Ade Sudarya, melalui Danpos Lemahabang Pelda Mulyana, menegaskan komitmen TNI mengawal pembangunan daerah.

"Kehadiran TNI di Gebyar PATEN ini adalah wujud sinergi tiga pilar. Kami berkomitmen penuh mengawal program yang langsung dirasakan masyarakat," ujar Pelda Mulyana.

Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Karawang H.Maslani merespons cepat aspirasi warga terkait infrastruktur. Poin-poin yang segera ditindaklanjuti meliputi Pengecoran jalan poros desa yang masih berupa tanah, perbaikan mendesak pada jembatan di Desa Pulojaya dan perbaikan sistem saluran air sekunder dan tersier.

"Kami siap membantu pengawasan dan pengamanan agar realisasi perbaikan infrastruktur ini berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi," tambah Pelda Mulyana.

Selain fokus pada infrastruktur, kegiatan juga menyoroti isu kesejahteraan dan kesehatan. Pemda Karawang berkomitmen mendampingi Koperasi Desa Merah Putih dan fokus menangani kasus stunting yang berjumlah 23 individu di Lemahabang.

Acara yang diramaikan dengan berbagai stand pelayanan dan kunjungan disabilitas ini berjalan tertib dan aman hingga selesai pukul 11.40 WIB, membuktikan efektifnya layanan terpadu di tingkat kecamatan. (Jide).

KARAWANG | Mediasinfo.net – Upaya menanamkan disiplin dan cinta tanah air di kalangan pelajar kembali digencarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pagi ini, Senin (20/10/2025), lapangan upacara SMK PGRI Telagasari menjadi pusat pembinaan karakter saat dua Babinsa dari Koramil 0409/Telagasari memberikan sosialisasi program Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Serka Imang dan Serma Toyib. 

Program KKRI yang diselipkan dalam rutinitas upacara bendera hari Senin ini bertujuan utama menanamkan nilai-nilai kebangsaan, wawasan bela negara, dan kedisiplinan tingkat tinggi.

Danramil 0409/Telagasari, Kapten Inf Ade Sudarya, melalui Serma Toyib, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan komitmen TNI dalam mencetak generasi muda yang berkarakter kuat.

"KKRI adalah sarana positif untuk memperkuat mentalitas siswa, menjauhkan mereka dari hal negatif, dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab," jelasnya.

Menurut pihak sekolah, seluruh siswa-siswi SMK PGRI Telagasari mengikuti sosialisasi tersebut dengan penuh perhatian dan disiplin yang tinggi.

 Kehadiran Babinsa yang memberikan arahan seputar bela negara dan kedisiplinan disambut antusias.

Ir. Hasan Sungkawa, Guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMK PGRI Telagasari, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi ini.

"Alhamdulillah, tadi pagi Babinsa dari Koramil Telagasari telah hadir dalam rangka sosialisasi KKRI yang di dalamnya terkandung nilai kebangsaan, cinta tanah air, wawasan bela negara, dan nilai-nilai kedisiplinan lainnya," ujar Ir. Hasan Sungkawa.

Ia menambahkan, dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan rencana akan adanya pelatihan bela negara bagi para pelajar yang akan dilaksanakan selama tiga hari di Bandung.

"Insya Allah, siswa SMK PGRI Telagasari akan mengikutinya. Kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses, serta semakin baik lagi kerja sama antara TNI dengan SMK PGRI Telagasari dalam pembinaan generasi muda," pungkasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, menunjukkan sinergi kuat antara Kodim 0604/Karawang dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan pelajar menjadi kader masa depan bangsa yang disiplin dan patriotik. (Jide).