-->

Kamis, 20 Agustus 2026

Sekda Karawang Dipercaya Bicara Transformasi Layanan Publik di Forum Jakarta Smart City

JAKARTA, mediasinfo.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) dalam forum Jakarta Smart City, Kamis (20/8/2026).

Asep Aang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026.

Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang dalam paparannya.

Ia menjelaskan, masyarakat saat ini berubah dengan sangat cepat. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya.

Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.

Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.

Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.

Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.
Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam forum tersebut, Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat," tutup Asep Aang.

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang. (Ki).

Rabu, 30 Agustus 2023

Kemenhub Tunjuk Fajar Sidiq, S.E Jadi Juri Lomba Bandara Idaman

JAKARTA, Mediasinfo.net - Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara melalui surat Dirjen HubUd no. UM.006/0439/DRJU-KSIHU-2023 tgl 14 Agt 2023 tentang Pemberitahuan Lomba Bandara Idaman (Indah dan Nyaman) 2023, menunjuk Fajar Sidiq bersama 3 orang lainya yaitu Alvin Lie, Wendy Aritenang dan Hardyantony Wiratama sebagai Juri dalam team penilainya.

Dalam kesempatan ini, Fajar Sidiq yang merupakan warga kabupaten karawang terpilih menjadi salah satu juri lomba bandara IDAMAN (Indah dan Nyaman),yang diikuti oleh seluruh bandara yang ada di indonesia.

"Ini suatu kehormatan bagi saya telah ditunjuk sebagai juri oleh Kementerian Perhubungan dalam menilai sesuai kriteria yang telah ditentukan. Terlebih lagi ini adalah suatu perlombaan tingkat nasional yang berkaitan dengan pelayanan serta fasilitas yang diselenggarakan di setiap bandara yang ada di Indonesia," kata Fajar Sidiq, Rabu (30/8/23).

Fajar yang juga merupakan anggota Team11 menjelaskan, terkait penilaian  terbagi menjadi  empat kategori  dalam lomba ini.yaitu  ( Konektivitas, Kebersihan, Beutifikasi dan Ramah Lingkungan, dan Ramah Berkebutuhan Khusus) merupakan kebijakan prioritas Dirjen Hubud saat ini, dan juga tindak lanjut dari keluhan pimpinan yang menilai beberapa bandara dalam kondisi "kurang bersih".

"Tema yang diusung Dirjen Perhubungan udara ini ialah 'Optimalkan pelayanan bandara melalui bandara yang ramah lingkungan dan ramah berkebutuhan khusus," ujarnya.

Ditambahkan, untuk ketentuan lomba pengelola bandara kelas III (UPBU) wajib menyampaikan 1 buah video yang telah memenuhi seluruh indikator penilaian Lomba Bandara Idaman Tahun 2023.

"Tim juri melakukan penilaian melalui video yang telah disampaikan dengan indikator penilaian yang sudah ditentukan oleh panitia dan keputusan Tim Juri ini mutlak serta tidak dapat disanggah. Juri akan menetapkan juara 1,2 dan 3 serta harapan 1,2 dan 3. Yang selanjutnya akan diumumkan pada pelaksanaan puncak Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023," Pungkasnya.

Dirinya berharap.dengan adanya lomba ini..dapat memacu kreatifitas potensi daerah konektifitas serta fasilitas bandara dalam memberikan pelayanan terbaik,yang ramah dalam segala hal kepada calon penumpang. (Kidin)

Senin, 21 November 2022

Gempa Berkekuatan 5,6 Guncang Cianjur, BMKB Himbau Hati-Hati Potensi Gempa Susulan

JAKARTA, Mediasinfo.net - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Gempa terjadi Senin (21/11/2022), pukul 13.21 WIB.

Dari data BMKG, getaran gempa dirasakan di wilayah Bandung, Sukabumi, DKI Jakarta, Depok, hingga Tangerang Selatan.

Wilayah dirasakan skala MMI V Cianjur. Kemudian MMI level IV-V di Garut, Sukabumi. Getaran MMI level III dirasakan di Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkasbitung, Bogor, Bayah.

Selanjutnya MMI level II – III dirasakan di Rancaekek, Tangerang Selatan, DKI Jakarta dan Depok.

Menurut analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), episenter gempa bumi berlokasi di titik koordinat 6,84 Lintang Selatan (LS) dan 107,05 Bujur Timur (BT).

“Pusat gempa berada di darat atau 10 km barat daya Cianjur, Sementara kedalaman gempa berada di 10 km,” tulis BMKG, Senin (21/11/2022).

BMKG mengimbau agar warga hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. (red).

Kamis, 29 September 2022

Ini Tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe di Kemendagri dan Mabes Polri

JAKARTA, Mediasinfo.net -  Aksi Ratusan wartawan yang tergabung di dalam Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe akhirnya turun gunung. Beredar sebelumnya di berbagai sosial media pamflet yang mengatasnamakan Wartawan Indonesia Bersatoe menyerukan aksi di Mabes Polri dan Kemendagri.

Aksi tersebut merupakan imbas dari penganiayaan, pengancaman, tindak kekerasan sampai disiruh minum air urine / air seni / air kencing terhadap dua (2) wartawan Gusti Sevta Gumilar alias Junot dan Jaenal Mustofa yang terjadi hampir 2 pekan lalu.

"Penggalangan solidaritas dan aksi Nasional ini kami gelar sebagai bentuk keprihatinan insan Pers yang terjadi kepada 2 wartawan Karawang. "Kata Dankorlap Aksi, Alek di depan kantor Kemendagri RI, Kamis (29/9/2022).
Alek juga menyebut dalam aksi kali ini didukung oleh berbagai organisasi Kewartawanan, lembaga kontrol sosial lainnya dan organisasi advokat. 

"Sedikitnya ada 23 organisasi dan lembaga yang mendukung gerakan kita. "Ucapnya.

Ditempat yang sama, Ferry Sang Korlap aksi juga menyampaikan aksi solidaritas itu tidak mengatasnamakan 1 atau 2 organisasi dan media, akan tetapi semua menjadi satu dalam Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe.

"Kita menyatu dan saling mendukung disini. "Ujarnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Ferry merinci aksi itu didukung oleh KWRI, AWDI, Kowappi, FWJ Indonesia, AWPI, IWO, MOI, Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Forjumis, P2B, FWBB, KPJI, Satria Muda, Lintas Sulawesi, LCKI, PWNI, Gapta, Akrindo, Kongres Advokat Indonesia (KAI), Peradi DPC Jakarta Timur, APPI, GWI, dan LP3K-RI.

Sementara, hasil yang di dapat paska Aksi, kata pengacara Koalisi, Agustian Effendi, SH., yang didampingi Richard Wiliam menuntut beberapa hal.

"Hasilnya cukup baik, perwakilan peserta aksi diterima oleh Hario selaku Inspektorat Kemendagri dan Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Cheka Virgowansyah. "Jelas Agustian.

Lanjut dia, ada beberapa tuntutan yang menjadi bahan Mendagri, yakni

1. Mendesak Mendagri segera memanggil Bupati Karawang;

2. Mendesak Mendagri melalui Bupati Karawang mencopot Oknum Pemkab Karawang Asep Aang Rachmatullah selaku Kadis BKPSDM;

3. Mencopot Bupati Karawang yang dengan sengaja melindungi Oknum Pemkab Karawang dengan cara mau suap korban dengan jumlah nilai 100 juta rupiah.

4. Mendorong Mendagri untuk memproses hukum para oknum Pemkab Karawang untul segera di proses hukum secara transparan dan dijalur kebenaran.

"Tadi inspektorat Kemendagri bersama Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Cheka Virgowansyah. Sudah menyatakan kok. Mereka akan panggil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. "Beber Agustian.

Dia menjelaskan, Kemendagri akan akan segera mengambil langkah dan sikap tegas terhadap Bupati Karawang. Dalam pernyataannya, Kemendagri berjanji dalam waktu 2 hari kedepan sudah ada hasil pemanggilan terhadap Cellica Nurrachadiana.

"Kita tunggu senin besok, tanggal 3 Oktober ya rekan - rekan, karena mereka berjanji akan berikan hasil laporan pemanggilan Bupati Karawang Senin depan, kita tunggu saja. "Jelas Agustian.

Tuntutan peserta aksi yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe juga datangi Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk mendesak Kapolres Karawang segera dicopot.

Hasil yang diterima perwakilan aksi dari Divisi Humas Mabes Polri AKBP Rina Karmila Sari menyatakan, akan mendalami kasus tersebut dan segera menarik penanganan kasusnya di Mabes Polri.

"Disini kami meyakini Polres Karawang tidak benar - benar menjalankan fungsinya. Sudah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka, namun oknum Pejabatnya si AA sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, faktanya AA itulah otak dari insiden terjadinya penganiayaan terhadap 2 wartawan. "Ungkap Daniel Minggu di Mabes Polri yang juga Advokat Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe.

Hal itu dibenarkan Richard Wiliam yang juga pengacara Gapta. Dia menjelaskan, kasus tersebut sangat janggal dan ada 2 laporan dengan pasal yang berbeda. 

"Kita sudah minta kasus ini ditarik ke Mabes Polri. Alasan kita cukup kuat kok, karena kita sudah tidak percaya dengan penanganan kasus ini di Polres Karawang dan Polda Jabar. "Beber Richard.

Richard menerangkan bahwa Mabes Polri menerima usulan dari perwakilan peserta aksi dan akan memberikan SP2HP dalam 2 hari kedepan, "ya kita tunggu saja senin depan atau paling lambatnya 1 minggu. Biarkan kawan - kawan Mabes Polri bekerja secara transparansi dan profesional. "Ulasnya.

Sebelumnya dikabarkan Polres Karawang baru melakukan penetapan tersangka terhadap 3 pelaku penganiayaan, dan otak dari kejadian tersebut hingga sekarang masih bebas. 

Dalam pemberitaan - pemberitaan yang dilakukan Polres Karawang, pihaknya hanya baru menetapkan status tersangka, namun belum ada satu (1) pelaku pun yang ditahan. (Rilis)

Senin, 05 September 2022

GPMT Bersama LBH Pers Indonesia Desak KPK Turun Tangan, Tangkap dan Berantas Mafia Tanah

JAKARTA, Mediasinfo.net - Adi Utomo SH selaku Ketua Gerakan Pemberantasan Mafia Tanah (GPMT) dan Pengurus LBH Indonesia saat orasi di depan gedung Merah Putih KPK Jakarta mengatakan, Kita mengingatkan kepada KPK agar fokus menangani korupsi yang ada di Indonesia, jangan fokus dengan kasus yang sedang ramai dan viral di jejaring sosial.

"Kehadiran kami disini meminta kepada Ketua KPK agar segera turun ke Kabupaten Blitar untuk mengusut kasus dan dugaan korupsi yang telah dilakukan Bupati Blitar. Untuk itu kami disini akan menyerahkan berkas atas dugaan kasus korupsi yang modusnya tentang redis distribusi tanah,  yang mana redis itu gratis," ujarnya.

Menurutnya, Sertifikat tersebut yang seharusnya menggunakan dana APBD, tapi dilapangan menggerakkan oknum-oknum mafia tanah yaitu terjadinya jual beli kepada warga masyarakat dimana mereka bukan masyarakat penggarap. 

Artinya, anggaran APBD itu kemana?. Inilah tugas KPK untuk mengusut. Kami hadir disini dengan tegas meminta Ketua KPK agar segera mengusut tuntas dalam kasus tindakan merugikan yang telah dilakukan oleh Bupati Blitar dan oknum oknum BPN di Kabupaten Blitar. 

Senada dengan Ketua GPMT,  Lemen Kodongan SH selaku Direktur LBH Pers Indonesia mengungkapkan, Kedatangan kami ke KPK pertama-tama ingin berorasi dan menyerahkan berkas kepada KPK. Kami berharap pimpinan KPK tidak hanya fokus pada masalah yang sedang trend dibicarakan saja, tetapi masih banyak masalah-masalah besar yang ada diluar DKI Jakarta, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar.

"Kami melapor dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Blitar dengan meyalahgunakan wewenang/ jabatan untuk memperkaya diri sendiri, korporasi ataupun priibadi-pribadi. Hal ini dilakukan dalam bentuk memberikan surat keputusan yaitu memberikan SK kepada HS," ucapnya, duvdeoan Gefung KPJ, Senin (05/9/2022).

Lebih lanjut, menurutnya HS ini sebagai warga tim Pokmas yang ada di desa Modangan Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kami pun melaporkan mereka telah melakukan intimidasi dengan menggunakan preman, dimana perkebunan ataupun tanaman warga di babatin sehingga tidak bisa merasakan panen sebagai mata  pencaharian masyarakat.

Mereka mengatasnamakan pemilik pemilik sertifikat, sementara diketahui sertifikat ditangan pelaku intimidasi adalah sertifikat ilegal karena tidak sesuai dengan yang namanya redis yaitu penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai karena menggandakan sertifikat tidak melalui ploting ploting. Misalnya A yang sudah menggarap puluhan tahun muncul sertifikat atas nama orang lain.

Dilahan tersebut lebih kurang ada 33 hektar yang sekarang dibagi bagi menjadi 800 sertifikat. Hal ini menimbulkan potensi karena masyarakat disana di intimidasi dengan merusak perkebunan/ tanaman nya, diusir dan yang lebih parah lagi mereka ingin memperjual belikan sertifikat. 

Kita disini menyampaikan fakta, ada faktanya bahwa sertifikat redistribusi yang dikeluarkan oleh BPN itu di perjual belikan. Itulah potensi korupsinya. Ada bukti kuitansinya yang diberikan HS.

Kami berharap kepada KPK segera turun tangan ke Blitar. 

Masyarakat sangat dirugikan karena masyarakat yang sudah lama mengelola lahan tersebut muncul sertifikat atas nama orang lain.

Kami  meminta KPK segera memeriksa Bupati yang diduga telah menyalah gunakan wewenang/ jabatan.

Semoga laporan kami menjadi atensi yang diperhatikan KPK. Rencananya Minggu depan akan segera turun dan menginap di desa Modangan atas permintaan masyarakat untuk mendampingi mereka. 

Mereka itu premanisme, menurut saya sebenarnya penjajah karena melakukan penjajahan atas masyarakat nya sendiri,  melakukan intimidasi, merusak perkebunan / pohon warga yang menghilangkan nafkah masyarakat

Pada waktu itu juga berkas diterima oleh KPK dengan baik dan dapat nomor terima berkas. Berkas tersebut segera diproses dan ditindaklanjuti. (red).

Sabtu, 13 Agustus 2022

Gerindra dan PKB Resmi Deklarasi Koalisi Menuju Pilpres 2024

JAKARTA, Mediasinfo.net - Gerindra dan PKB resmi meneken piagam deklarasi koalisi menuju Pilpres 2024. Dalam piagam itu, Koalisi Gerindra dan PKB menyepakati akan menyerahkan urusan soal capres dan cawapres kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal itu tercantum dalam salah satu poin piagam deklarasi koalisi. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid membacakan isi piagam deklarasi tersebut di depan para kader.

Pada poin pertama, Gerindra dan PKB sepakat bekerja sama menuju Pilpres 2024. "Kami Partai Gerindra dan PKB sepakat bekerja sama dalam pemilu serentak 2024," kata Dasco saat membacakan salah satu poin piagam deklarasi di SICC, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Poin selanjutnya dibacakan Jazilul. Jazilul mengatakan capres dan cawapres yang bakal diusung koalisi diserahkan pada keputusan kedua ketum di poros.

"Capres dan cawapres oleh kerjasama PKB dan Gerindra akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar," kata Jazilul saat membacakan poin lainnya di piagam deklarasi koalisi

"Kerja sama Partai Gerindra dan PKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan di negara Indonesia secara berdaulat dan turut menciptakan perdamaian dunia," kata Jazilul membacakan poin lainnya.

Gerindra dan PKB sepakat berkoalisi di Pilpres 2024. Deklarasi koalisi itu secara langsung dideklarasikan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.

Pantauan detikcom di lokasi pukul 10.07 WIB, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meneken piagam deklarasi. Terlihat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan pejabat teras kedua parpol mendampingi.

Usai itu, keduanya mengangkat piagam deklarasi yang telah ditandatangani. Riuh sorak para kader langsung memenuhi seantero ruangan.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap maju capres di Pilpres 2024. Prabowo menerima permintaan para kader yang selama ini mengerahkan dukungan agar sang ketum kembali maju nyapres untuk yang ketiga kalinya.

"Saudara-saudara dengan demikian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim setelah saya mempelajari dan mendengarkan dengan seksama, sikap setiap DPD dan setiap sayap partai, yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2024," kata Prabowo di SICC, Sentul, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan Saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Indonesia," kata Prabowo

Diketahui, Rapimnas Gerindra digelar di SICC, Sentul, Jumat-Sabtu, 12-13 Agustus 2022. Rapimnas itu mengagendakan Prabowo memberikan jawaban atas permintaan kader agar maju capres pada Jumat malam. Sementara, deklarasi koalisi dan deklarasi Prabowo sebagai capres usungan Gerindra akan digelar Sabtu siang. (***).
© Copyright 2019 Mediasinfo.net | All Right Reserved